Partai Golkar Biarkan Rusli Zainal Hadapi Proses Hukum

Kompas.com - 08/02/2013, 22:37 WIB
Penulis Nina Susilo
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar tidak akan membela Rusli Zainal, Gubernur Riau, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap dalam Revisi Peraturan Daerah tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Rusli harus menghadapi proses hukumnya sebagai individu.

"DPP Partai Golkar hanya bisa mengatakan, kami menghormati hukum. Kepada yang bersangkutan hendaknya mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya," tutur Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari, Jumat (8/2/2013) di Jakarta.

Kendati politisi yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi semakin banyak, Hajriyanto menganggap korupsi adalah tindakan pribadi. Karenanya, tanggung jawab terletak pada individu tersebut.

Hajriyanto juga membantah bila korupsi dilakukan dengan dalih kewajiban berkontribusi pada partai. Hal itu disebutnya dalih dan apologi untuk menutupi perilaku koruptif. "Partai memang meminta sumbangan, tetapi tidak memaksa. Jika partai memaksa, itu alamat rusak semua," tambahnya.


Partai tidak pernah memerintahkan kadernya korupsi. Karenanya, Partai Golkar tidak akan membela atau menyediakan penasihat hukum untuk Rusli atau kader yang tersangkut korupsi.

Kebijakan menyediakan penasihat hukum untuk kader Partai Golkar memang sudah tidak ada lagi. Sebab, tambahnya, menyediakan penasihat hukum mengesankan parpol masih toleran dengan korupsi.

KPK menetapkan Rusli Zainal sebagai tersangka. Sudah ada alat bukti yang menunjukkan keterlibatan Rusli dalam dugaan suap Revisi Perda Riau 6/2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau dan kasus dugaan korupsi kehutanan Pelalawan Riau.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X