Abraham : KPK Pasti Tahan Rusli, Tapi Tidak Dalam Waktu Dekat

Kompas.com - 08/02/2013, 21:02 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memastikan Gubernur Riau Rusli Zainal akan ditahan. Rusli ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi terkait PON Riau. Tapi, tidak dalam waktu dekat.

“Di KPK itu begitu orang dijadikan tersangka, Insya Allah saya bisa pastikan dia akan langsung ditahan. Tapi kita lihat waktu penahanannya, karena kita tidak mungkin bisa cepat-cepat karena masa penahanannya (terbatas),” kata Abraham di Jakarta, Jumat (8/2/2013). Biasanya, penahanan tersangka KPK dilakukan setelah pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan tersangka biasanya dilakukan saat berkas perkara sudah hampir rampung.

KPK, Jumat (8/2/2013) pagi, menetapkan Rusli menjadi tersangka untuk tiga kasus. Pertama, kasus penerimaan hadiah terkait Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Kedua, pemberian hadiah kepada anggota DPRD Riau terkait pembahasan Perda yang sama. Ketiga, perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan bagan kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 2001-2006.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, Rusli diduga memberikan hadiah kepada anggota DPRD Riau sekaligus menerima hadiah dari pihak swasta terkait pembahasan Perda PON. Belum diketahui pasti nilai uang yang diberikan maupun diterima Rusli.

Berdasarkan fakta persidangan terdakwa PON Riau sebelum ini, Rusli disebut menyiapkan dana Rp 1,8 miliar untuk anggota DPRD untuk meloloskan proposal tambah dana PON Riau. Selain itu, Manajer PT Adhi Karya Diki Aldianto saat bersaksi dalam persidangan, mengaku pernah memberikan uang Rp 500 juta kepada Rusli melalui stafnya. Uang tersebut dianggap sebagai ucapan terima kasih karena Rusli berhasil menambah anggaran proyek PON.

Sementara dalam kasus Pelalawan, Rusli diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan bagan kerja IUPHHK-HT 2001-2006. Politikus Partai Golkar itu diketahui mengesahkan rencana kerja tahunan atau RKT UPHHKHT untuk 10 perusahaan di Pelalawan pada 2004. Kasus dugaan korupsi kehutanan ini telah menjerat mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jafar, dan mantan Bupati Siak, Arwin AS.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik Dugaan Korupsi PON Riau

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

    Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

    Nasional
    Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

    Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

    Nasional
    TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

    TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

    Nasional
    Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

    Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

    Nasional
    Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

    Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

    Nasional
    Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

    Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

    Nasional
    Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Nasional
    Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

    Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

    Nasional
    Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

    Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

    Nasional
    Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

    Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

    Nasional
    UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

    Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

    Nasional
    UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

    UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

    Nasional
    Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

    Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

    Nasional
    UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

    UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X