Abraham : KPK Pasti Tahan Rusli, Tapi Tidak Dalam Waktu Dekat

Kompas.com - 08/02/2013, 21:02 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memastikan Gubernur Riau Rusli Zainal akan ditahan. Rusli ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi terkait PON Riau. Tapi, tidak dalam waktu dekat.

“Di KPK itu begitu orang dijadikan tersangka, Insya Allah saya bisa pastikan dia akan langsung ditahan. Tapi kita lihat waktu penahanannya, karena kita tidak mungkin bisa cepat-cepat karena masa penahanannya (terbatas),” kata Abraham di Jakarta, Jumat (8/2/2013). Biasanya, penahanan tersangka KPK dilakukan setelah pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan tersangka biasanya dilakukan saat berkas perkara sudah hampir rampung.

KPK, Jumat (8/2/2013) pagi, menetapkan Rusli menjadi tersangka untuk tiga kasus. Pertama, kasus penerimaan hadiah terkait Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Kedua, pemberian hadiah kepada anggota DPRD Riau terkait pembahasan Perda yang sama. Ketiga, perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan bagan kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 2001-2006.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, Rusli diduga memberikan hadiah kepada anggota DPRD Riau sekaligus menerima hadiah dari pihak swasta terkait pembahasan Perda PON. Belum diketahui pasti nilai uang yang diberikan maupun diterima Rusli.

Berdasarkan fakta persidangan terdakwa PON Riau sebelum ini, Rusli disebut menyiapkan dana Rp 1,8 miliar untuk anggota DPRD untuk meloloskan proposal tambah dana PON Riau. Selain itu, Manajer PT Adhi Karya Diki Aldianto saat bersaksi dalam persidangan, mengaku pernah memberikan uang Rp 500 juta kepada Rusli melalui stafnya. Uang tersebut dianggap sebagai ucapan terima kasih karena Rusli berhasil menambah anggaran proyek PON.

Sementara dalam kasus Pelalawan, Rusli diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan bagan kerja IUPHHK-HT 2001-2006. Politikus Partai Golkar itu diketahui mengesahkan rencana kerja tahunan atau RKT UPHHKHT untuk 10 perusahaan di Pelalawan pada 2004. Kasus dugaan korupsi kehutanan ini telah menjerat mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jafar, dan mantan Bupati Siak, Arwin AS.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik Dugaan Korupsi PON Riau

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

    Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

    Nasional
    Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

    Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

    Nasional
    Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

    Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

    Nasional
    KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

    KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

    Nasional
    Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

    Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

    Nasional
    KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

    KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

    Nasional
    Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

    Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

    Nasional
    BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

    BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

    Nasional
    Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

    Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

    Nasional
    Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

    Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

    Nasional
    KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

    KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

    Nasional
    Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

    Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

    Nasional
    Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

    Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

    Nasional
    Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

    Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

    Nasional
    KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

    KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X