Golkar Berharap Tak Ada Lagi Kadernya Terjerat Kasus PON

Kompas.com - 08/02/2013, 20:36 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusutan kasus dugaan suap dan korupsi PON Riau tidak akan berhenti pada Gubernur Riau Rusli Zainal yang juga Ketua DPP Partai Golkar. Ada dua politisi lain dari partai ini yang juga disebut-sebut terlibat kasus tersebut, yaitu Kahar Muzakir dan Setya Novanto.

"Partai cuma bisa berdoa dan berharap mudah-mudahan sangkaan itu tidak benar," ujar Hajriyanto, menanggapi kemungkinan masih ada kadernya bakal terjerat perkara hukum lagi, Jumat (8/2/2013). Dia menegaskan partai tak pernah memerintahkan kadernya melakukan korupsi.

"Partai juga tidak akan membela. Mau menjalar atau tidak, tersangka korupsi adalah tersangka korupsi dan itu tindakan individual alias pribadi," tegas Hajriyanto. Nama Kahar dan Setya muncul dalam persidangan kasus suap Riau dengan terdakwa Lukman Abbas beberapa waktu lalu.

Setya, sebut Lukman di persidangan, tahu aliran dana kasus ini di kalangan anggota DPRD Riau dan DPR. Lukman juga mengaku membagikan uang ke Fraksi Partai Golkar DPR, senilai Rp 9 miliar dalam mata uang Amerika Serikat. Tujuan pemberian uang itu adalah diloloskannya dana APBN untuk PON Riau, senilai Rp 200 miliar. Saat itu, Setya adalah Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. 

Rusli Zainal Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (8/2/2013), menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau dan kasus dugaan korupsi kehutanan Pelalawan Riau. Rusli juga adalah Ketua DPP Partai Golkar bidang Hubungan Eksekutif dan Legislatif.

Nama Rusli kerap disebut terlibat dalam kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Rusli sebagai pihak yang diduga ikut menyuap anggota DPRD Riau terkait pembahasan revisi peraturan daerah tersebut.

Rusli disebut menginstruksikan agar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga saat itu, Lukman Abbas, memenuhi permintaan uang lelah anggota DPRD. KPK pun mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap Perda PON dengan mengusut proses pengadaan Main Stadium PON. Rusli juga disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi kehutanan di Pelalawan, Riau.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik Dugaan Korupsi PON Riau

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Taqy Malik Ajak Masyarakat Tetap Produktif dan Manfaatkan Medsos Selama Pandemi

    Taqy Malik Ajak Masyarakat Tetap Produktif dan Manfaatkan Medsos Selama Pandemi

    Nasional
    IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

    IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

    Nasional
    Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

    Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

    Nasional
    UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

    UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

    Nasional
    UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

    UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

    Nasional
    Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

    Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

    Nasional
    Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

    Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

    Nasional
    Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

    Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

    Nasional
    Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

    Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

    Nasional
    Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

    Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
     Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

    Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

    Nasional
    Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

    Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

    Nasional
    Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

    Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

    Nasional
    Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

    Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

    Nasional
    Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

    Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X