Menunggu Solusi SBY untuk Kisruh Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan penting diperkirakan akan diambil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat (8/2/2013) malam ini. Keputusan SBY disebut-sebut akan menjadi solusi dalam prahara Partai Demokrat yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Skenario apa yang akan dilakukan SBY?

Pengamat politik dari Pol-Track Institute, Hanta Yudha AR, melihat saat ini ada pertarungan antara dua faksi besar di Demokrat yang kian menajam. Sebelumnya pertarungan dua faksi ini menurut dia sebatas perang urat syaraf, namun kini mulai bergeser ke perang terbuka. SBY, dalam kapasitas sebagai apa pun tidak bisa melengserkan Ketua Umum begitu saja tetapi harus melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

Hanta mengatakan desakan agar Anas mundur dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat bukan baru kali ini terjadi. Faktanya, Anas masih terus bertahan. "Jadi terjadi political deadlock di internal Demokrat dan Partai Demokrat tersandera akibat lambannya SBY mengambil keputusan politik juga," ujar Hanta, Jumat (8/2/2013).

Karenanya, Hanta melihat SBY sebaiknya kembali ke konstitusi partai. Jika memang banyak suara yang menginginkan, maka KLB bisa digelar untuk melengserkan Anas.

Pasal 100 ayat 3 Anggaran Dasar Partai Demokrat mengatur tentang mekanisme pengusulan KLB. Untuk menggelar KLB, harus ada usulan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat, atau diusulkan oleh sekurangya dua pertiga DPD plus setengah jumlah DPC. "Nah kita tunggu apakah SBY akan gunakan instrumen Majelis Tinggi atau memobilisasi DPD/DPC," kata Hanta.

Hanta berpendapat bila cara kedua -penggalangan DPD dan DPC- yang dipilih, akan timbul hiruk-pikuk dan butuh waktu lama bila peta kekuatan Anas masih kuat di daerah. Tapi, dia pun berpendapat KLB akan sekaligus dapat mengukur seberapa kuat dukungan untuk Anas tersebut. "Jika ternyata mayoritas mengehendaki Anas diganti, maka karir Anas di Demokrat akan berakhir. "

Sebaliknya, tutur Hanta, bila KLB jadi digelar dan ternyata Anas tetap mendapat dukungan kuat dari pengurus daerah maka SBY akan dipermalukan. "Karena itu barangkali SBY dan kawan-kawan sedang berhitung dan berpikir keras," ujar dia.

Polemik di internal Partai Demokrat mencuat setelah rilis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan anjloknya elektabilitas Partai Demokrat. Partai ini terpetakan hanya mendapatkan dukungan 8,3 persen bila pemilu digelar hari ini. Sontak tudingan pun diarahkan pada Anas, dengan menyebutkan kerapnya nama Anas disebut-sebut terkait kasus korupsi, sebagai penyebab penurunan suara ini.

SBY bahkan sampai menanggapi hasil survei itu dari Arab Saudi, dan 'menyentil' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut SBY, penyelesaian kasus terkait kader partainya yang terkesan terkatung-katung di KPK punya andil dalam kemerosotan dukungan untuk Partai Demokrat. KPK pun diminta segera memperjelas status hukum Anas.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik Demokrat "Terjun" Bebas