Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/02/2013, 17:18 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) Abraham Samad menyatakan, status tersangka untuk Anas Urbaningrum belum diputuskan karena pimpinan KPK belum lengkap. Namun, dia mengatakan, pimpinan KPK sudah sepakat mengenai status Anas.

"Sudah sepakat, tapi kan harus tanda tangan semua (pimpinan)," kata Abraham di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (8/2/2013). Menurut Abraham, pimpinan KPK yang ada di kantor saat ini hanyalah dia dan Wakil Ketua KPK Zulkarnain.

Sementara untuk mengambil suatu keputusan, ujar Abraham, lima pimpinan KPK harus lengkap. "Ini kan tiga pimpinan sedang di luar, jadi agak sulit melakukan pengambilan keputusan. Begitu pula minggu depan, kayaknya saya ada acara, mudah-mudahan dalam satu dua (pekan), tapi kita lihat sajalah nanti," papar dia.

Saat ditanya lebih jauh apakah KPK sudah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Anas, Abraham berkilah masih banyak hal yang perlu didiskusikan dan disamakan persepsinya. Dia berkeyakinan semua pimpinan KPK tidak berbeda pandangan. Hanya, ada hal-hal yang masih perlu disinergikan.

"Menyangkut hal-hal itulah yang tidak mungkin diungkapkan ke hadapan publik," tepis Abraham. "Kita lihat ke depan," kata Anas ketika diminta mempertegas soal status Anas.

Sebelumnya, Anas dikabarkan sudah ditetapkan KPK menjadi tersangka terkait kasus gratifikasi saat masih menjadi anggota DPR. Namun, belum ada informasi lebih detail dari kabar tersebut.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, informasi yang beredar dan bukan dari sumber resmi tersebut merupakan berita bohong atau hoax. Mengenai informasi dugaan gratifikasi ini, Abraham meminta publik sabar menunggu. "Tunggu saja karena kalau disampaikan sepotong-sepotong, nanti jadi enggak utuh," ujar Abraham.

Berita terkait dapat dibaca pada topik Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Terkini Lainnya

BPDPKS Gelar Audiensi dengan Gapki, Bahas Riset dan Pengembangan Industri Kelapa Sawit

BPDPKS Gelar Audiensi dengan Gapki, Bahas Riset dan Pengembangan Industri Kelapa Sawit

Nasional
Kejagung Periksa Pejabat Antam dan Bea Cukai Terkait Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Periksa Pejabat Antam dan Bea Cukai Terkait Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
Wapres Sebut Prestasi Olahraga Indonesia Meningkat, tapi Belum Puas

Wapres Sebut Prestasi Olahraga Indonesia Meningkat, tapi Belum Puas

Nasional
Tolak Jelaskan Pemberhentian Endar Priantoro ke Ombudsman, KPK: Itu Wewenang PTUN

Tolak Jelaskan Pemberhentian Endar Priantoro ke Ombudsman, KPK: Itu Wewenang PTUN

Nasional
Jokowi Harap Presiden Setelahnya Kejar Target Indonesia Jadi Negara Maju

Jokowi Harap Presiden Setelahnya Kejar Target Indonesia Jadi Negara Maju

Nasional
Cawe-cawe Jokowi Disebut Demi Kelanjutan Program Strategis Nasional

Cawe-cawe Jokowi Disebut Demi Kelanjutan Program Strategis Nasional

Nasional
Janji Jokowi Cawe-cawe Jelang Pemilu Tanpa Kerahkan Militer dan Polisi

Janji Jokowi Cawe-cawe Jelang Pemilu Tanpa Kerahkan Militer dan Polisi

Nasional
Pengacara Teddy Minahasa Nilai Sidang Etik Kliennya Terlalu Terburu-Buru

Pengacara Teddy Minahasa Nilai Sidang Etik Kliennya Terlalu Terburu-Buru

Nasional
Cerita Desainer Aulia Akbar Ciptakan Logo IKN, Terinspirasi Kebudayaan Indonesia

Cerita Desainer Aulia Akbar Ciptakan Logo IKN, Terinspirasi Kebudayaan Indonesia

Nasional
PKS Sebut Sandiaga Tak Masuk Kandidat Cawapres Anies

PKS Sebut Sandiaga Tak Masuk Kandidat Cawapres Anies

Nasional
Jokowi: Yang Milih Logo IKN Bukan Presiden, tapi Rakyat Indonesia

Jokowi: Yang Milih Logo IKN Bukan Presiden, tapi Rakyat Indonesia

Nasional
Nasdem Minta Jokowi Juga Cawe-cawe ke MK untuk Urusan Sistem Pemilu

Nasdem Minta Jokowi Juga Cawe-cawe ke MK untuk Urusan Sistem Pemilu

Nasional
Jaksa KPK Pikir-Pikir atas Vonis 8 Tahun Penjara Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Jaksa KPK Pikir-Pikir atas Vonis 8 Tahun Penjara Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
Menkeu Sebut Pemerintah Sedang Hitung Kenaikan Gaji untuk PNS, TNI, dan Polri

Menkeu Sebut Pemerintah Sedang Hitung Kenaikan Gaji untuk PNS, TNI, dan Polri

Nasional
Sandiaga Uno Tak Goda PKS Keluar dari Koalisi Perubahan, Sohibul: Justru Ingin Jadi Kader

Sandiaga Uno Tak Goda PKS Keluar dari Koalisi Perubahan, Sohibul: Justru Ingin Jadi Kader

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com