Golkar: Rusli Tersangka, Rakyat Sudah Cerdas Bedakan dengan Partai

Kompas.com - 08/02/2013, 16:35 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar mengakui, penetapan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berdampak pada elektabilitas partai. Namun, Partai Golkar yakin masih tetap mendapat dukungan masyarakat.

"Kalau pengaruh pasti ada, tapi rakyat sudah cerdas sekarang bisa bedakan antara institusi dan pribadi," ujar Ketua Bapilu DPP Partai Golkar Ade Komarudin, Jumat (8/2/2013). Selain Gubernur Riau, Rusli juga adalah Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Legislatif dan Eksekutif.

Ade memastikan kasus yang menimpa Rusli merupakan persoalan pribadi sang gubernur. Partai Golkar, lanjutnya, sama sekali tidak ikut campur dalam kasus tersebut. "Kami serahkan pada penilaian publik. Insya Allah kami optimistis Golkar tetap didukung karena secara institusi kami mendukung upaya pemberantasan korupsi," tutur Ade.

Ade tidak bisa memastikan bahwa tidak ada lagi kader Partai Golkar yang berkasus. "Kami tidak bisa menjamin itu. Ini kan kasus korupsi, ada politisi, birokasi, ada juga hakim. Kami tidak akan tahu apa yang terjadi ke depan, kami serahkan saja ke penagak hukum," tutur Ade.

Memasuki tahun politik, Ade mengatakan, Partai Golkar sudah mengimbau pengurus dan anggota mereka untuk selalu mawas diri. "Setiap rapat kami diingatkan ketum partai, demikian juga dengan setiap rapat fraksi untuk tidak melakukan tindakan tak terpuji," katanya.

KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka kasus dugaan suap revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau dan kasus dugaan korupsi kehutanan Pelalawan Riau. Sejak awal, nama Rusli kerap disebut terlibat dalam kasus ini.

Surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Rusli sebagai pihak yang diduga ikut menyuap anggota DPRD Riau terkait pembahasan revisi peraturan daerah tersebut. Rusli disebut menginstruksikan agar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga saat itu, Lukman Abbas, memenuhi permintaan uang lelah anggota DPRD.

Sejauh ini, sebagian anggota DPRD yang menerima suap sudah disidang dan dijatuhi vonis. Demikian juga dengan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga Riau serta pihak swasta yang dianggap terbukti sebagai pemberi suap. KPK pun mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap Perda PON dengan mengusut proses pengadaan Main Stadium PON.

Rusli juga disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi kehutanan di Pelalawan, Riau. Selain itu, KPK membuka penyelidikan baru terkait kasus korupsi kehutanan yang menjerat mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jafar dan mantan Bupati Siak Arwin AS. Terkait penyelidikan dua kasus ini, Rusli pernah dimintai keterangan.

Berita terkait dapat dibaca juga dalam topik Dugaan Korupsi PON Riau

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

    Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

    Nasional
    Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

    Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

    Nasional
    Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

    Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

    Nasional
    FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

    FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

    Nasional
    Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

    Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

    Nasional
    Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

    Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

    Nasional
    Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

    Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

    Nasional
    FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

    FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

    Nasional
    UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

    UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

    Nasional
    Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

    Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

    Nasional
    UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

    Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

    Nasional
    Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

    Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

    Nasional
    UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

    UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

    Nasional
    UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

    UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X