Kompas.com - 07/02/2013, 22:37 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengaku menyerahkan sejumlah dokumen keterlibatan Anas Urbaningrum dalam skandal Hambalang kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk di dalamnya, bukti aliran dana untuk pemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat 2010.

"Beberapa dokumen waktu Anas di Casablanca, terus beberapa dokumen tentang transaksi proyek Hambalang yang langsung dipakai oleh kepentingan Anas pribadi atau yang dipakai untuk kepentingan Anas di Kongres Partai Demokrat yang memenangkan Anas," papar Nazaruddin, seusai memberikan keterangan pada KPK, Kamis (7/2/2013) malam.

Nazaruddin juga menyebutkan ada anggaran Rp 1,2 triliun dari APBN 2010 yang dikelola Partai Demokrat. Diterima Angelina Sondakh, dana itu kemudian dibagi-bagi untuk kepentingan pemenangan Anas.

Sebagian dari uang Rp 1,2 triliun itu, papar Nazaruddin, dipakai untuk membayar Hotel Sultan, iklan pencalonan Anas di televisi, dan beberapa event organizer. Ada juga, imbuh dia, sejumlah uang yang diserahkan kepada tim sukses Anas. "Semua itu sudah ada bukti dikasihkan ke penyidik," ucap dia.

Bukti keterlibatan Anas dalam skandal proyek Hambalang, menurut Nazaruddin, sudah jelas. Dia pun berharap KPK tidak tebang pilih dalam menyidik kasus ini. Kalau memang alat bukti sudah mencukupi, ujar dia, seharusnya Anas segera ditetapkan sebagai tersangka.

"Jangan ada semacam mendapat keistimewaan. Kalau sudah cukup dua barang bukti, tapi sampai sekarang saya lihat Mas Anas ini luar biasa diistimewakan," kecam Nazaruddin. Dia pun berharap Partai Demokrat melengserkan Anas dari kursi Ketua Umum.

Selama ini Nazaruddin kerap menuding Anas terlibat dalam kasus Hambalang. Penyelidikan kasus Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat menggeledah kantor Grup Permai, kongsi dagang milik Nazaruddin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK akan mendalami keterangan setiap saksi, termasuk Nazaruddin. "Informasi itu tidak akan didiamkan KPK. Akan dilakukan validasi, diuji ulang kepada pihak-pihak yang dianggap bisa memberikan informasi," ujar Johan.

Dalam kasus Hambalang, KPK baru menetapkan dua tersangka. Mereka adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar.

Meski demikian, imbuh Johan, KPK tidak berhenti pada dua tersangka itu saja. KPK tetap akan menelusuri aliran dana terkait proyek Hambalang, termasuk kemungkinan aliran dana ke Partai Demokrat.

 

Berita terkait dapat dibaca dalam topik Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

    52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

    Nasional
    Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

    Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

    Nasional
    Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak 'Trendsetter', Bukan 'Follower'

    Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak "Trendsetter", Bukan "Follower"

    Nasional
    Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

    Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

    Nasional
    Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

    Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

    Nasional
    Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

    Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

    Nasional
    Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

    Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

    Nasional
    Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

    Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

    Nasional
    Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

    Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

    Nasional
    KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

    KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

    Nasional
    Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

    Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

    Nasional
    TNI AD: Hillary Lasut Kirim Surat Pembatalan Permintaan Ajudan ke KSAD

    TNI AD: Hillary Lasut Kirim Surat Pembatalan Permintaan Ajudan ke KSAD

    Nasional
    Menko PMK Tegaskan Keselamatan Korban Erupsi Semeru Jadi Prioritas

    Menko PMK Tegaskan Keselamatan Korban Erupsi Semeru Jadi Prioritas

    Nasional
    Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

    Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

    Nasional
    Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

    Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.