JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Presiden SBY menyebutkan nama-nama pelapor dugaan penggelapan pajak keluarganya terus menuai kecaman. Presiden seharusnya cukup menjelaskan fakta tentang pajak keluarganya.
“SBY tidak perlu terlalu reaktif (sampai) menyebut nama Fuad Bawazier. Tanggapi saja opini yang muncul terkait pemberitaan itu. Benar atau salah. Kalau salah, salahnya di mana,” kecam pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, Rabu (6/2/2013). Dia mengatakan, tindakan Presiden itu tak tepat untuk menjawab masalah pajak keluarganya yang sedang menjadi sorotan.
Penjelasan rinci soal pajak keluarga Presiden, menurut Burhan, akan menekan prasangka buruk yang tertuju ke keluarga istana. "Karena ini sudah masuk ke ranah opini publik, ya mau tidak mau SBY harus menjawabnya untuk meminimalisasi spekulasi dan prasangka," tegas dia.
Dalam bantahannya dari Jeddah, Arab Saudi, Presiden SBY justru lebih banyak menuding beberapa aktivis sebagai pelapor kasus tersebut ke KPK. Bahkan, Presiden memberikan penekanan khusus pada sosok Fuad Bawazier, dengan mengorek catatan dugaan kasus lama.
Bantahan soal pajak hanya menjadi bagian singkat sebelum SBY mulai bertutur tentang Fuad Bawazier yang nyaris dia pilih menjadi salah satu menteri. KPK pun terbawa-bawa dalam persoalan ini karena dirujuk sebagai sumber informasi yang menyebabkan Fuad batal menjadi salah satu penggawa di kabinetnya.
Berita terkait dapat pula dibaca dalam topik SBY Tuding Fuad Bawazier
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.