Kompas.com - 06/02/2013, 15:37 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Tuduhan penggelapan pajak oleh keluarga Presiden berbuntut hingga ke rapat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan DPR. Informasi bahwa Fuad Bawazier batal menjadi menteri karena ada masukan dari KPK pun diklarifikasi.

"Saya jelaskan bahwa memang pada waktu Pak Fuad menjadi anggota DPR, melaporkan kekayaan periode 1999-2004, dan diawasi kekayaannya oleh KPKPN, ada masalah," ujar Penasihat KPK Abdullah Hehamanua dalam rapat dengan DPR itu, Rabu (6/2/2013). Persoalan tersebut bahkan sempat dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) adalah satu lembaga negara, yang kemudian bubar seiring lahirnya KPK.

Abdullah menuturkan, pada 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat berniat mengangkat Fuad menjadi menteri. Saat itu, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menanyakan status Fuad ke Ketua KPK, Taufiequrrahman Ruki. Kebetulan, Abdullah sedang bersama Ruki dan telepon pun diserahkan kepadanya. Penjelasan di atas juga adalah jawaban Abdullah kepada Sudi.

Rapat kerja KPK dengan Komisi III DPR diwarnai gelombang pertanyaan terkait bantahan Presiden soal tudingan penggelapan pajak. Sarifudin Sudding dari Fraksi Hanura dan Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar adalah dua di antara penanya tentang masalah ini.

Menurut Abdullah, KPKPN menemukan kejanggalan setelah melakukan pemeriksaan substantif dan administrasi terhadap kekayaan Fuad. Mantan Dirjen Pajak tersebut dan saksi terkait sudah pula dipanggil. "Setelah diperiksa, memang menunjukkan kejanggalan, yang bersangkutan mengaku uang itu berasal dari modal pinjaman adiknya di Arab Saudi," tutur Abdullah yang pernah menjadi  Wakil Ketua KPKPN. Abdullah lalu memerintahkan kepada tim KPKPN memanggil adik Fuad di Arab Saudi.

Setelah pemeriksaan dirampungkan, KPKPN akhirnya melaporkan 11 anggota DPR/MPR periode 1999-2004 ke Mabes Polri, termasuk Fuad. "Tapi, sebelum kasus itu berproses, KPKPN sudah dibubarkan oleh Komisi II DPR. Saya tidak tahu lagi kelanjutannya. Saya kemudian masuk KPK. Kronologi ini yang saya sampaikan ke Pak Sudi yang mungkin diteruskan kepada Pak SBY," imbuh Abdullah.

Presiden vs Fuad dkk

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam jumpa pers di sela umrah, di Jeddah, Arab Saudi, Presiden sempat melakukan klarifikasi soal tudingan pengemplangan pajak. Ia balik menuding bahwa aktivis Adhie Massardi, Ratna Sarumpaet, dan Fuad Bawazier adalah pelapor soal tuduhan penggelapan pajak itu.

Secara khusus, Presiden SBY menyoroti Fuad Bawazier. Ia menyebutkan enam tahun lalu dia sempat akan mengangkat Fuad sebagai menteri. "Tapi, di saat terakhir, saya dapat data dari KPK kalau diangkat nanti akan jadi masalah besar. Jadi, saya menyelamatkan beliau. Berhentilah dalam menuduh dan curiga. Pandai-pandailah berintrospeksi. Junjunglah kebenaran," ujar Presiden.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    Nasional
    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    Nasional
    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Nasional
    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Nasional
    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Nasional
    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Nasional
    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Nasional
    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

    UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    Nasional
    BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

    BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 108.632 Orang

    UPDATE 15 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 108.632 Orang

    Nasional
    Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

    Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X