Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura: Soal Kasus, Itu Urusan Pribadi Fuad Bawazier

Kompas.com - 06/02/2013, 14:32 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Akbar Faizal mengatakan, pihaknya tidak akan meminta penjelasan kader Hanura, Fuad Bawazier, terkait dugaan terlibat pidana seperti disinggung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, kata Akbar, hal itu masalah pribadi Fuad.

"Enggak (klarifikasi), itu urusan pribadi Fuad. Enggak ada urusannya dengan Hanura. Itu kan sebelum dia gabung (Hanura)," kata Akbar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Dalam jumpa pers di Mekkah, Presiden mengatakan, enam tahun lalu, ia berencana mengangkat Fuad sebagai menteri. Namun, setelah menerima informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden urung melakukan hal itu. Jika Fuad dijadikan menteri, katanya, akan ada masalah besar yang menanti.

Akbar mengatakan, bisa saja pernyataan Presiden benar. Namun, dia meminta agar jangan ada upaya pergeseran isu dari masalah pajak keluarga Presiden seperti dilaporkan The Jakarta Post ke masalah lain.

"Presiden jelasin saja apa yang dia dimaksud. Saya khawatirkan bergeser dari laporan The Jakarta Post lalu berpindah ke orang yang menyebarkannya. Saya ingin semua pihak fokus ke situ (laporan The Jakarta Post)," kata Akbar.

Seperti diberitakan, Presiden Yudhoyono menuding aktivis Adhie Massardi, Ratna Sarumpaet, dan Fuad Bawazier sebagai pihak yang melaporkan penggelapan pajak yang dituduhkan kepadanya seperti ditulis harian The Jakarta Post. Presiden pun mengaku prihatin dituduh tidak membayar pajak.

''Saya telah memenuhi kewajiban saya dengan sebenar-benarnya untuk bayar pajak,'' ujar Presiden di Jeddah, Arab Saudi, Senin (4/2/2013) malam.

''Saya prihatin, dengan harta yang jumlahnya tidak spektakuler dianggap tidak taat pajak. Ada yang triliunan, ratusan miliar, tidak beres bayar pajak kadang-kadang luput dari perhatian. Ini ketidakadilan,'' kata Yudhoyono.

Presiden mengaku sudah mendengar ada yang melapor kepada KPK terkait dugaan tak taat bayar pajak yang dituduhkan kepadanya. Dalam jumpa pers itu, secara khusus Presiden menyoroti soal Fuad. Ia menyebutkan, enam tahun lalu dirinya sempat akan mengangkat Fuad sebagai menteri.

''Namun, pada saat terakhir saya dapat data dari KPK kalau diangkat nanti akan jadi masalah besar. Jadi, saya menyelamatkan beliau. Berhentilah dalam menuduh dan curiga. Pandai-pandailah berintrospeksi. Junjunglah kebenaran,'' kata Presiden.

Baca juga:
Sebut Fuad Bawazier Berkasus, Pernyataan SBY Dipertanyakan
Abraham Samad Akui Fuad Bawazier Punya Kasus Hukum

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Nasional
    Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

    Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

    Nasional
    Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

    Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

    Nasional
    Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

    Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

    Nasional
    Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

    Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

    Nasional
    Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

    Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

    Nasional
    Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

    Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

    Nasional
    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Nasional
    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Nasional
    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com