Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Caleg Juga Wajib Laporkan Dana Kampanye

Kompas.com - 06/02/2013, 06:48 WIB
Nina Susilo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak hanya partai politik peserta pemilu, para kandidat legislatif juga wajib menyerahkan laporan dana kampanyenya. KPU akan memublikasikan ketaatan caleg dan parpol dalam membuat laporan dana kampanye. Informasi ini bisa menjadi bahan pertimbangan warga dalam menentukan pilihan. Kewajiban calon legislatif menyerahkan laporan dana kampanye akan ditetapkan dalam Peraturan terkait Dana Kampanye.

"Kami (semua Anggota KPU) sepakat untuk juga meminta para caleg melaporkan rekening dan pembukuan dana kampanyenya. Kami berpandangan, sudah seharusnya para calon wakil rakyat dan pemimpin ini mau bersikap transparan dan akuntabel," kata anggota KPU Hadar N Gumay, Selasa (5/2/2013) di Jakarta.

Penyerahan laporan dana kampanye caleg bisa dilakukan melalui dua jalur. Pertama, pembukuan dana kampanye disampaikan melalui parpolnya. Dalam pembukuan dana kampanye parpol, dimuat pula dana kampanye yang dikelola para caleg secara pribadi. Kedua, laporan diserahkan secara berjenjang kepada KPU di setiap tingkatan.

Laporan dana kampanye parpol maupun caleg ini akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs KPU. Harapannya, masyarakat akan menghargai para caleg dan parpol yang mengelola dana kampanyenya secara tertib dan terbuka. Publik juga bisa menilai caleg dan parpol dari caranya berkampanye, pengelolaan keuangannya, serta kesediaannya untuk bersikap transparan.

Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi mendukung langkah KPU untuk mengatur pelaporan dana kampanye para caleg. Hal ini dinilai sebagai salah satu terobosan hukum yang perlu dilakukan untuk mengatur dana kampanye, khususnya untuk menjawab tantangan sistem pemilu proporsional terbuka.

Caleg perlu memiliki rekening khusus dana kampanye serta melaporkan penerimaan dan penggunaan dana kampanyenya. Sebab, secara riil pertarungan ada di tingkat caleg. Namun, laporan dana kampanye para caleg semestinya dikonsolidasikan parpol masing-masing dan ditembuskan kepada KPU.

Masyarakat, kata Veri, akan sangat menghargai parpol maupun caleg yang berani bersikap transparan terkait dana kampanyenya. Dulu, tambah Hadar, sudah ada beberapa calon legislatif yang memublikasikan dana kampanyenya.

Namun, sikap transparan ini sangat terbatas pada mereka yang berinisiatif dan berniat membangun demokrasi dengan benar. Kini, KPU menyediakan jalur dan memudahkan jalan untuk para caleg bersikap transparan dan akuntabel. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com