Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD Demokrat: Tak Ada Ruang Lengserkan Anas Urbaningrum!

Kompas.com - 04/02/2013, 16:51 WIB
Imanuel More

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat se-Indonesia menegaskan, tidak ada ruang yang memungkinkan para tokoh senior melengserkan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum. Pasalnya, pemilik hak suara adalah DPD dan DPC yang masih solid mendukung Anas.

"Kongres Luar Biasa (KLB) hanya mungkin jika ada masalah yang sangat mendasar. Saat ini, tidak ada sesuatu yang menyebabkan perlu diadakan KLB," ujar Irfan Gani, Sekretaris DPD Demokrat DKI Jakarta, saat memberikan keterangan pers mewakili 13 DPD Partai Demokrat se-Indonesia, di Jakarta, Senin (4/2/2013).

Irfan mengatakan, Anas Urbaningrum menempati posisinya secara sah berdasarkan kongres partai. Karena itu, posisinya dilindungi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Selama mekanisme pengambilan keputusan masih selaras dengan aturan partai, tidak ada ruang untuk menjatuhkan Anas.

"Anas Urbaningrum adalah produk konstitusi yang dipilih berdasarkan hasil kongres. Karena itu, tidak ada celah untuk melengserkan atau untuk Kongres Luar Biasa. Mekanisme organisasi tetap berjalan normal," kata Irfan.

Ia mengungkapkan, masing-masing kader partai memiliki tugas berbeda. Kader yang menduduki jabatan pemerintahan memiliki peran di kementerian masing-masing, sedangkan kader yang menduduki posisi di kepartaian, baik tingkat DPP, DPD, maupun DPC berperan meningkatkan elektabilitas partai.

"Perlu diketahui, pemilik suara sah itu DPD-DPC, bukan anggota sekelas Jero Wacik dan Syarif Hasan," sambung Irfan.

Karena itu, Irfan meminta para tokoh senior tidak menciptakan gonjang-ganjing yang bisa menimbulkan keresahan bagi para kader. Ia mengklaim, sejauh ini, ada 13 DPD yang sudah menghubungi dirinya untuk mengungkapkan dukungan kepada Anas.

"Beberapa telah menitipkan pesan. Di sini ada Korwil NTT dan Korwil Jateng. Selain itu, yang sudah menyatakan dukungan adalah Aceh, Sumbar, Kepri Jambi, Lampung, Banten, Jakarta, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulut, dan Kalsel," katanya.

Ia tidak membantah jika telah terjadi perbedaan pandangan antara tokoh senior dan generasi baru Demokrat. Meski demikian, Irfan menegaskan, kelompoknya saat ini lebih berwenang secara internal untuk menentukan langkah partai ke depan dalam menyikapi jebloknya elektabilitas partai.

"Kami menghormati mereka sebagai tokoh-tokoh yang lebih dulu dan pendiri partai. Tapi, kami adalah generasi baru partai yang sekarang menjalankan partai ini. DPD-DPC tetap solid mendukung Anas Urbaningrum," tandas Irfan.

Polemik menyeruak di lingkup internal Demokrat setelah keluarnya hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) kemarin. Hasil survei menunjukkan jebloknya elektabilitas Demokrat hingga level 8,3 persen bila pemilu diadakan saat ini.

Para tokoh senior menilai, jebloknya elektabilitas partai tak lepas dari beberapa kasus korupsi yang melibatkan kader Demokrat, termasuk gonjang-ganjing seputar keterlibatan Anas Urbaningrum. Mereka lantas meminta Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengambil langkah khusus untuk menyelamatkan partai sebelum Demokrat benar-benar terpuruk pada Pemilu 2014.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com