Kompas.com - 04/02/2013, 12:13 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider kurungan 3 bulan penjara kepada pengusaha Siti Hartati Murdaya. Selaku direktur utama PT Hardaya Inti Plantation dan PT PT Cipta Cakra Murdaya (CCM), Hartati terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan dengan memberikan uang senilai total Rp 3 miliar kepada Bupati Buol Amran Batalipu terkait kepengurusan izin usaha perkebunan di Buol, Sulawesi Tengah. Putusan ini dibacakan majelis hakim Tipikor yang terdiri dari Gus Rizal (ketua), Tati Hardiyanti, Made Hendra, Slamet Subagyo, dan Joko Subagyo secara bergantian dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (4/2//2013).

"Menyatakan terdakwa Siti Hartati terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuataan berlanjut. Sebagaimana, dalam dakwaan pertama, melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana," ujar Ketua Majelis Hakim Gus Rizal.

Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni hukuman lima tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta dan subsider empat bulan kurungan.

Majelis hakim menyatakan, Hartati terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan pertama. Pemberian uang senilai total Rp 3 miliar tersebut merupakan "barter" karena Amran telah mendantangani surat-surat terkait perizinan lahan seperti yang diminta Hartati.

Pemberian uang direalisasikan dalam dua tahap, yakni pada 18 Juni 2012 senilai Rp 1 miliar melalui anak buah Hartati, Arim dan Yani Anshori serta pada 26 Juni sebesar Rp 2 miliar melalui Gond Sudjono dan Yani. Adapun, Yani dan Gondo sudah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu. Majelis Hakim menyatakan hal itu terbukti ketika Hartati bertemu Amran Batalipu di lobby Hotel Grand Hyatt pada 11 Juni 2012. Saat itu, Hartati meminta bantuan dua karyawan dan meminta diberi rekomendasi untuk Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha (HGU).

Setelah pertemuan tersebut, tanggal 12 Juni 2012, pegawai HIP Arim membuat surat rekomendasi atas perintah Hartati dan tanggalnya dibuat mundur menjadi tanggal 21 Mei 2012. Kemudian adanya pemberian Rp 1 miliar ke Amran pada tanggal 18 Juni 2012 jam 01.30 WITA. Disusul pada tanggal 19 Juni 2012, Amran mengeluarkan surat penolakan HGU atas tanah seluas 4.500 hektar untuk PT Sebuku. Selain itu, juga surat ke Gubernur Sulawasi Tengah perihal rekomendasi atas nama PT CCM untuk izin perkebunan lahan 4.500 hektar, dan surat ke Menteri Negara Agraria agar keluarkan izin lahan 4500 hektar atas nama PT CCM.

Hakim memiliki bukti rekaman percakapan telepon Hartati yang mengucapkan terima kasih pada Amran melalui telepon gengam Direktur PT Hardaya Inti Plantation (HIP) Totok Lestiyo pada 20 Juni. Ucapan terima kasih tersebut atas barter Rp 1 miliar dengan lahan 4500 hektar. Kemudian, saat itu Hartati kembali meminta 50000 hektar lahan dan berjanji barter dengan Rp 2 miliar.

"Dari fakta-fakta hukum terlihat bahwa tanggal 20 Juni malam hari terdakwa dengan handphone Totok, menelpon Amran mengucapkan terima kasih bahwa sudah barter lahan 4500 hektar dengan 1 kilo yang dimaksud Rp 1 miliar. Kemudian meminta 50.000 hektar lagi dengan janji barter 2 miliar dan Amran setuju," ujar hakim Made Hendra.

Pledoi (nota pembelaan) Hartati pun ditolak seluruhnya oleh majelis hakim. Hakim menilai, nota pembelaan tanpa didukung bukti yang cukup. Sebelumnya, Hartati berdalih uang Rp 3 miliar yang diberikan ke Amran tersebut bukanlah suap melainkan bantuan dana kampanye pemilihan kepala daerah (Pemilkada) Buol 2012. Saat itu, Amran tengah maju sebagai calon petahan. Hartati berkilah, pemberian uang itu tidak berkaitan dengan kepengurusan hak guna usaha (HGU) perkebunan karena, menurutnya, PT HIP sebenarnya tidak membutuhkan izin yang ditandatangani Amran seusai pemberian uang tersebut.

Dalam memutuskan perkara ini, majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dianggap meringankan hukuman Hartati. Hakim menilai Hartati berjasa dalam membangun perekonomian di Buol dan berperilaku sopan selama proses hukumnya. Sementara hal yang memberatkan, perbuatan Hartati dianggap telah mennciderai tatanan birokrasi pemerintahan yang bersih dan memberantas korupsi. Perbuatannya juga dinilai kontraproduktif sebagai pengusaha. Atas putusan tersebut, Hartati dengan wajah datar mengaku masih berpikir lebih lanjut untuk mengajukan banding atau tidak.

Puluhan pendukung Hartati yang memenuhi ruang sidang pun tampak tenang mendengar putusan hakim yang lebih ringan dari tuntutan tersebut. Seusai sidang, Hartati yang mengenakan pakaian hitam dibalut blazer berwarna krem itu langsung memasuki ruang terdakwa.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Vonis Hartati Murdaya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BKN: Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Bakal Disanksi karena Rugikan Negara

    BKN: Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Bakal Disanksi karena Rugikan Negara

    Nasional
    KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

    KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

    Nasional
    Saat Para Menteri Jongkok untuk Berfoto dengan Ketua MK-Adik Jokowi

    Saat Para Menteri Jongkok untuk Berfoto dengan Ketua MK-Adik Jokowi

    Nasional
    Sah, Ketua MK Anwar Usman dan Adik Presiden Joko Widodo jadi Suami Istri

    Sah, Ketua MK Anwar Usman dan Adik Presiden Joko Widodo jadi Suami Istri

    Nasional
    Kompolnas Apresiasi Kapolda Bengkulu yang Bebaskan 40 Petani Sawit

    Kompolnas Apresiasi Kapolda Bengkulu yang Bebaskan 40 Petani Sawit

    Nasional
    Pasal-pasal yang Jadi Dalih Pemerintah Tunjuk TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah

    Pasal-pasal yang Jadi Dalih Pemerintah Tunjuk TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah

    Nasional
    Vonis 3 Terdakwa Kasus Asabri Disunat, Ada yang Diberi 'Diskon' 5 Tahun Penjara

    Vonis 3 Terdakwa Kasus Asabri Disunat, Ada yang Diberi "Diskon" 5 Tahun Penjara

    Nasional
    Prototipe Radar Surveillance Pussenarhanud, Mampu Deteksi Pesawat Tanpa Awak dari Jarak 100 Km

    Prototipe Radar Surveillance Pussenarhanud, Mampu Deteksi Pesawat Tanpa Awak dari Jarak 100 Km

    Nasional
    Ketua MK Nikahi Adik Presiden Jokowi Hari Ini, Tenaga Ahli KSP: Mari Berprasangka Baik

    Ketua MK Nikahi Adik Presiden Jokowi Hari Ini, Tenaga Ahli KSP: Mari Berprasangka Baik

    Nasional
    Di Tengah Pertemuan GPDRR, Menlu Retno Tegaskan Indonesia Hormati Kedaulatan Wilayah Negara

    Di Tengah Pertemuan GPDRR, Menlu Retno Tegaskan Indonesia Hormati Kedaulatan Wilayah Negara

    Nasional
    Warga Cirebon Bikin Alat Pengubah Air Jadi Bahan Bakar, Ini Respons Kepala Dislitbangad

    Warga Cirebon Bikin Alat Pengubah Air Jadi Bahan Bakar, Ini Respons Kepala Dislitbangad

    Nasional
    Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

    Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

    Nasional
    Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

    Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

    Nasional
    Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

    Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

    Nasional
    Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

    Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.