Kompas.com - 02/02/2013, 20:21 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melayangkan tudingan adanya konspirasi di balik kasus dugaan suap impor daging sapi yang turut menjerat Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS. Tak hanya konspirasi, PKS juga menduga ada rekayasa kasus dan operasi yang menargetkan sejumlah pimpinan partai politik. Bahkan, dalam pidato politik pertama setelah ditetapkan sebagai presiden baru PKS, Anis Matta kembali menegaskan dugaan konspirasi itu. Apa buktinya?

Ketua DPP PKS Bidang Kehumasan Mardani Ali Sera mengatakan, lontaran konspirasi hanya luapan emosi. Menurut dia, PKS hanya bisa menduga dan merasakan adanya konspirasi tanpa memiliki bukti tersebut.

"Beberapa teman tanya tentang istilah konspirasi ataupun mengatakan ini program zionis. Kami ingin publik memahami bahwa sebagian besar adalah luapan emosi karena kami menghadapi masalah tidak terduga," ujar Mardani, Sabtu (2/2/2013), di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan.

Menurut Mardani, sejak awal, partainya selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi. Terkait proses hukum yang harus dijalani Luthfi, PKS menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum yang ditunjuk partai.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik Hidayat Nur Wahid mengatakan, konspirasi tersebut hanya bisa dirasakan dan "dicium", tapi tidak bisa dilihat. Jadi, ia tidak mau berdebat jika ada pihak lain yang tidak merasakan hal serupa.

Saat ditanyakan soal bukti yang mendukung dugaan konspirasi itu, Hidayat berkilah. "Ini bukan persoalan ada bukti atau tidak ada bukti. Ini persoalan perasaan ketidakadilan bahwa ada yang salah dalam kasus ini," kata Hidayat.

Konspirasi?

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tudingan konspirasi ini sebelumnya sempat diembuskan beberapa politisi PKS. Anis Matta saat memberikan pidato politik untuk pertama kalinya juga menyinggung hal tersebut. Pidato berapi-api yang disampaikan Anis ini kemudian membuat banyak kader PKS menangis.

"Yang dihadapi PKS adalah sebuah konspirasi besar yang bertujuan menghancurkan partai ini," ujar Anis, Jumat, saat menyampaikan pidatonya dalam jumpa pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan.

Anis mengatakan, peristiwa tersebut akan menjadi hentakan sejarah bagi PKS untuk bangkit. "Ini adalah hentakan sejarah yang membangunkan macan tidur PKS," tutur Anis yang sempat menjabat Sekretaris Jenderal PKS dan Wakil Ketua DPR.

Ia yakin bahwa cobaan yang dihadapi PKS kali ini adalah sebuah isyarat untuk berbenah diri dan kebangkitan partai. Anis mengaku tugas-tugasnya ke depan bersama pengurus PKS lain tidaklah mudah. Ia berharap agar persoalan yang menimpa PKS bisa segera berlalu.

"Saya percaya dengan pertolongan Allah tidak ada satu pun kekuatan di negeri ini yang bisa menghancurkan gerakan PKS. Tidak akan," ujar Anis, yang disambut gema takbir para pengurus dan kader yang memenuhi ruangan.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

    Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

    Nasional
    Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

    Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

    Nasional
    Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

    Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

    Nasional
    Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

    Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

    Nasional
    Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

    Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

    Nasional
    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Nasional
    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Nasional
    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Nasional
    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Nasional
    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Nasional
    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Nasional
    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Nasional
    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Nasional
    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Nasional
    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X