Tuding Ada Konspirasi, PKS Tak Punya Bukti

Kompas.com - 02/02/2013, 20:21 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melayangkan tudingan adanya konspirasi di balik kasus dugaan suap impor daging sapi yang turut menjerat Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS. Tak hanya konspirasi, PKS juga menduga ada rekayasa kasus dan operasi yang menargetkan sejumlah pimpinan partai politik. Bahkan, dalam pidato politik pertama setelah ditetapkan sebagai presiden baru PKS, Anis Matta kembali menegaskan dugaan konspirasi itu. Apa buktinya?

Ketua DPP PKS Bidang Kehumasan Mardani Ali Sera mengatakan, lontaran konspirasi hanya luapan emosi. Menurut dia, PKS hanya bisa menduga dan merasakan adanya konspirasi tanpa memiliki bukti tersebut.

"Beberapa teman tanya tentang istilah konspirasi ataupun mengatakan ini program zionis. Kami ingin publik memahami bahwa sebagian besar adalah luapan emosi karena kami menghadapi masalah tidak terduga," ujar Mardani, Sabtu (2/2/2013), di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan.

Menurut Mardani, sejak awal, partainya selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi. Terkait proses hukum yang harus dijalani Luthfi, PKS menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum yang ditunjuk partai.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik Hidayat Nur Wahid mengatakan, konspirasi tersebut hanya bisa dirasakan dan "dicium", tapi tidak bisa dilihat. Jadi, ia tidak mau berdebat jika ada pihak lain yang tidak merasakan hal serupa.

Saat ditanyakan soal bukti yang mendukung dugaan konspirasi itu, Hidayat berkilah. "Ini bukan persoalan ada bukti atau tidak ada bukti. Ini persoalan perasaan ketidakadilan bahwa ada yang salah dalam kasus ini," kata Hidayat.

Konspirasi?

Tudingan konspirasi ini sebelumnya sempat diembuskan beberapa politisi PKS. Anis Matta saat memberikan pidato politik untuk pertama kalinya juga menyinggung hal tersebut. Pidato berapi-api yang disampaikan Anis ini kemudian membuat banyak kader PKS menangis.

"Yang dihadapi PKS adalah sebuah konspirasi besar yang bertujuan menghancurkan partai ini," ujar Anis, Jumat, saat menyampaikan pidatonya dalam jumpa pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan.

Anis mengatakan, peristiwa tersebut akan menjadi hentakan sejarah bagi PKS untuk bangkit. "Ini adalah hentakan sejarah yang membangunkan macan tidur PKS," tutur Anis yang sempat menjabat Sekretaris Jenderal PKS dan Wakil Ketua DPR.

Ia yakin bahwa cobaan yang dihadapi PKS kali ini adalah sebuah isyarat untuk berbenah diri dan kebangkitan partai. Anis mengaku tugas-tugasnya ke depan bersama pengurus PKS lain tidaklah mudah. Ia berharap agar persoalan yang menimpa PKS bisa segera berlalu.

"Saya percaya dengan pertolongan Allah tidak ada satu pun kekuatan di negeri ini yang bisa menghancurkan gerakan PKS. Tidak akan," ujar Anis, yang disambut gema takbir para pengurus dan kader yang memenuhi ruangan.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

    Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

    Nasional
    Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

    Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

    Nasional
    Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

    Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

    Nasional
    Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

    Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

    Nasional
    Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

    Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

    Nasional
    Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

    Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

    Nasional
    Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

    Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

    Nasional
    Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

    Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

    Nasional
    Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

    Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

    Nasional
    Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

    Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

    Nasional
    Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

    Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

    Nasional
    Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

    Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

    BrandzView
    Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

    Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

    Nasional
    HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

    HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

    UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X