Kompas.com - 02/02/2013, 18:06 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta secara berapi-api menyerukan kadernya untuk berbenah diri dan melakukan tobat nasional. Namun, langkah perdana Anis ini dinilai tidak tepat. Pengamat politik, Burhanudin Muhtadi, menganggap ajakan tobat itu terasa janggal.

"Tobat nasional ini justru menimbulkan pertanyaan jangan-jangan ada sinisme. Yang korupsi presidennya, yang disuruh tobat kadernya. Ini, kan, lucu, menimbulkan nyinyirisme," kata Burhanuddin, Sabtu (2/2/2013), dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta.

Ia menyarankan agar PKS segera melakukan manajemen isu. Kalau perlu, PKS disarankan menyewa jasa konsultan untuk memperbaiki citranya yang hancur lebur. "Di dalam komunikasi politik, PKS tidak lebih baik dari Demokrat," ujar Burhanuddin.

Sementara itu, pengamat gerakan politik Islam, Edi Sudrajat, juga menyangsikan niat tobat nasional yang diutarakan Anis Matta. Menurut dia, apa yang disampaikan Anis tak sejalan dengan apa yang ditunjukkannya untuk memperbaiki citra PKS pasca-penetapan Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden PKS sebelumnya, sebagai tersangka dugaan suap impor daging sapi.

"Bagaimana orang berpidato begini, begitu, menyerukan tobat dan perbaiki diri, tapi jam tangan tetap saja R**ex. Padahal, jam tangan kan bisa biasa saja, banyak kok," kata Edi.

Edi menilai, PKS saat ini lebih didominasi faksi kesejahteraan yang menurutnya memiliki gaya hidup yang tidak sederhana. Padahal, sebagai partai Islam, ekspekstasi masyarakat akan sosok politisi yang sederhana, bersih, dan profesional sangat tinggi. Saat para politisi PKS tidak lagi menunjukkan hal itu, kata Edi, persepsi publik akan partai Islam akan semakin apatis.

"Vonis terhadap partai Islam itu akan lebih kejam karena masyarakat punya ekspektasi lebih pada partai keagaman di antara partai-partai lain yang menunjukkan kemewahan," katanya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

    Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

    Nasional
    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

    Nasional
    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Nasional
    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Nasional
    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Nasional
    Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

    Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

    Nasional
    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    Nasional
    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Nasional
    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    Nasional
    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    Nasional
    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Nasional
    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Nasional
    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Nasional
    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Nasional
    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X