Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Yang Korupsi Presidennya, yang Disuruh Tobat Kok Kadernya

Kompas.com - 02/02/2013, 18:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta secara berapi-api menyerukan kadernya untuk berbenah diri dan melakukan tobat nasional. Namun, langkah perdana Anis ini dinilai tidak tepat. Pengamat politik, Burhanudin Muhtadi, menganggap ajakan tobat itu terasa janggal.

"Tobat nasional ini justru menimbulkan pertanyaan jangan-jangan ada sinisme. Yang korupsi presidennya, yang disuruh tobat kadernya. Ini, kan, lucu, menimbulkan nyinyirisme," kata Burhanuddin, Sabtu (2/2/2013), dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta.

Ia menyarankan agar PKS segera melakukan manajemen isu. Kalau perlu, PKS disarankan menyewa jasa konsultan untuk memperbaiki citranya yang hancur lebur. "Di dalam komunikasi politik, PKS tidak lebih baik dari Demokrat," ujar Burhanuddin.

Sementara itu, pengamat gerakan politik Islam, Edi Sudrajat, juga menyangsikan niat tobat nasional yang diutarakan Anis Matta. Menurut dia, apa yang disampaikan Anis tak sejalan dengan apa yang ditunjukkannya untuk memperbaiki citra PKS pasca-penetapan Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden PKS sebelumnya, sebagai tersangka dugaan suap impor daging sapi.

"Bagaimana orang berpidato begini, begitu, menyerukan tobat dan perbaiki diri, tapi jam tangan tetap saja R**ex. Padahal, jam tangan kan bisa biasa saja, banyak kok," kata Edi.

Edi menilai, PKS saat ini lebih didominasi faksi kesejahteraan yang menurutnya memiliki gaya hidup yang tidak sederhana. Padahal, sebagai partai Islam, ekspekstasi masyarakat akan sosok politisi yang sederhana, bersih, dan profesional sangat tinggi. Saat para politisi PKS tidak lagi menunjukkan hal itu, kata Edi, persepsi publik akan partai Islam akan semakin apatis.

"Vonis terhadap partai Islam itu akan lebih kejam karena masyarakat punya ekspektasi lebih pada partai keagaman di antara partai-partai lain yang menunjukkan kemewahan," katanya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Nasional
    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Nasional
    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Nasional
    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Nasional
    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Nasional
    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Nasional
    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    Nasional
    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Nasional
    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Nasional
    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Nasional
    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Nasional
    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Nasional
    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com