Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Janganlah Olok-olok Nama Partai Kami

Kompas.com - 02/02/2013, 14:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka, muncul berbagai gurauan akan kepanjangan dari PKS. Hal ini pun memicu kegeraman dari politisi PKS, salah satunya Ketua DPP PKS Sohibul Iman. Sohibul meminta agar masyarakat tidak mengolok-olok PKS dengan membuat kepanjangan-kepanjangan baru.

"Kami berharap, walaupun itu hak publik, kepanjangan PKS dibuat macam-macam, termasuk oleh moderator. Janganlah kami diperolok-olok seperti itu," ujar Sohibul, Sabtu (2/2/2013), dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta.

Sejak mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dijadikan tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi, nama PKS sempat dipelesetkan menjadi Partai Korupsi Sapi. Papan di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah, bahkan dicoret oleh orang tidak dikenal dengan cat warna merah bertuliskan "SAPI".

Menurut Sohibul, saat ini partainya tengah membangun sistem politik yang lebih baik. Persoalan korupsi, lanjutnya, tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi PKS, tetapi juga semua masyarakat Indonesia.

PKS, kata dia, sudah berusaha memperbaiki sistem politik di Indonesia yang berbiaya tinggi dengan mengusulkan agar daftar calon anggota legislatif dibuat dengan sistem terutup yang tidak menampilkan urutan caleg. Hal ini akan menghemat banyak biaya kampanye. Namun, diakui Sohibul, saran itu akhirnya kandas karena partai lain tidak setuju.

"Menurut kami, sistem pemilu yang baik kalau kaderisasinya berjalan dengan baik. Kalau sistem pemilu tidak disertai kaderisasi yang baik, maka akan ada kader jenggot yang hanya mendekati pusat kekuasaan untuk mendapat nomor urut teratas," kata Sohibul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Nasional
    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Nasional
    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Nasional
    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Nasional
    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Nasional
    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Nasional
    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    Nasional
    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Nasional
    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Nasional
    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Nasional
    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Nasional
    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Nasional
    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com