Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Presiden PKS, Anis Matta Mundur dari DPR

Kompas.com - 01/02/2013, 16:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anis Matta akhirnya terpilih sebagai Presiden baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq. Luthfi mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi. Setelah ditetapkan sebagai Presiden PKS, Anis Matta menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR.

"Saya ajukan pengunduran diri saya sebagai Wakil Ketua DPR, dan juga undur diri dari keanggotan saya di DPR," ujar Anis, Jumat (1/2/2013) dalam jumpa pers di kantor DPP PKS, Jakarta.

Anis menjelaskan, pengunduran dirinya itu karena menyadari ada tugas berat yang harus diembannya. "Saya sadar akan lakukan tugas besar, maka di dalam proses ini saya tidak ingin terganggu sehingga tugas saya tidak tercapai," kata Anis yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS ini.

Pemilihan Anis Matta sebagai Presiden PKS ditetapkan dalam forum Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Anis Matta dipilih setelah Presiden PKS sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq mengundurkan diri karena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging. Luthfi pun kemudian mengundurkan diri. PKS kemudian menerima pengunduran diri yang disampaikan dalam bentuk lisan dan tertulis. Para petinggi PKS kemudian berkumpul untuk melakukan rapat di rumah Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin untuk membahas pengganti Luthfi. Diskusi tersebut berlangsung alot hingga dilanjutkan lagi pada Jumat ini hingga akhir shalat Jumat terpilihlah Anis Matta sebagai presiden yang baru.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com