Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tak Perlu Terus Membela Diri

Kompas.com - 01/02/2013, 13:09 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai terus melakukan pembelaan diri setelah Luthfi Hasan Ishaaq, yang baru mengundurkan diri sebagai Presiden PKS, menjadi tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi. Hal itu dikatakan pengamat politik Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Toto Sugiarto, Jumat (1/2/2013), di Jakarta.

"Penilaian elite PKS bahwa ini adalah persaingan politik tidak sehat itu hanya upaya membela diri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan sembarangan menetapkan seseorang sebagai tersangka," ujar Toto saat dihubungi, Jumat (1/2/2013).

Pacsapenetapan Luthfi sebagai tersangka, PKS menuding ada konspirasi politik dalam kasus ini. Penetapan tersangka hingga penahanan yang dilakukan oleh KPK pun dikait-kaitkan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. PKS menilai, kasus Luthfi merupakan pertarungan tidak sehat menjelang pemilu. Menurut Toto, bantahan ataupun pembelaan yang dilakukan PKS tak akan membuat publik percaya.

Selain itu, menurut dia, publik lebih memilih untuk melihat proses penegakan hukum yang dilakukan KPK daripada nuansa politik yang terus dilontarkan PKS. Pembelaan atau upaya cuci tangan oleh PKS hanya akan memperburuk citra partai itu.

"Langkah itu merupakan upaya cuci tangan. Langkah elite PKS seperti itu keliru. Langkah itu justru hanya akan memperburuk citra PKS yang sekarang di titik nadir. Padahal, publik tidak bodoh. Publik percaya KPK. KPK tidak main-main atau bermain politik," tuturnya.

Untuk itu, menurut Toto, PKS harus berhenti membela diri depan publik. Ia mengungkapkan, PKS seharusnya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan bersih-bersih partai.

Seperti diberitakan, dalam kasus dugaan suap ini, Luthfi diduga "menjual" otoritasnya untuk memengaruhi pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait dengan kebijakan impor daging tersebut. Luthfi dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, diduga menerima suap dari perusahaan impor daging, PT Indoguna Utama, dengan barang bukti senilai Rp 1 miliar. KPK juga menetapkan Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Abdi Arya Effendi, sebagai tersangka pemberi suap.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

    Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

    Nasional
    Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

    Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

    Nasional
    TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

    TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

    Nasional
    Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

    Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

    Nasional
    Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

    Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

    Nasional
    Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

    Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

    Nasional
    Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

    Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

    Nasional
    Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

    Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

    [POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

    Nasional
    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Nasional
    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Nasional
    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    Nasional
    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com