Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta Presiden PKS Terpilih?

Kompas.com - 01/02/2013, 11:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengumumkan presiden baru yang akan menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq. Luthfi mengundurkan diri dari jabatannya setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap impor sapi. Rencananya, PKS akan mengumumkan pengganti Luthfi, Jumat (1/2/2013) siang. Ada dua nama kuat yang dicalonkan menjadi Presiden PKS, yakni Hidayat Nur Wahid dan Anis Matta. Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq, Jumat, di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

"Sampai semalam, nama-nama sudah disampaikan dan mengerucut pada kedua nama, yakni Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Fraksi PKS dan Anis Matta yang sekarang menjadi Sekretaris Jenderal sekaligus Wakil Ketua DPR," ujar Mahfudz.

Kedua tokoh itu, lanjut Mahfudz, dianggap sangat layak dan pantas menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq. "Sehingga, siapa yang akan diputuskan secara definitif akan diumumkan pukul 14.00. Nanti, Ketua Majelis Syuro akan mengumumkan siapa pengganti presiden," katanya.

Namun, dari kedua nama itu, peluang Anis Matta menjadi Presiden PKS terpilih lebih besar. Pasalnya, Anis merupakan Sekretaris Jenderal PKS selama empat periode berturut-turut. Di sisi lain, Hidayat, yang dihubungi Jumat pagi tadi, menyatakan, mantan Presiden PKS tidak akan menjadi Presiden PKS lagi. Hidayat pernah menjadi Presiden PKS periode 2000-2004.

"Zaman dulu Presiden Soeharto bilang, 'Yang bisa menjadi presiden hanya yang punya pengalaman jadi presiden'. Di PKS, kalaupun presiden diganti, mantan-mantan Presiden PKS tidak akan dicalonkan lagi. Kami ingin kader yang baru karena kaderisasi PKS tidak mati, kami punya banyak stok pemimpin," ujar Hidayat.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com