Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfudz: PKS Tak Bisa Dihabisi!

Kompas.com - 01/02/2013, 10:43 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini bahwa perkara dugaan korupsi yang menjerat kader utamanya Luthfi Hasan Ishaaq tidak akan menghancurkan partai. Pasalnya, PKS tidak pernah bergantung pada orang per orang.

"Salah besar menyangka bisa menghabisi PKS dengan menangkap LHI," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta, Jumat (1/2/2013 ).

Mahfudz mengatakan, DPP PKS akan mengumumkan pengganti Luthfi sebagai Presiden PKS siang nanti. Pengunduran diri Luthfi, kata dia, merupakan sikap yang memprioritaskan kepentingan partai.

"LHI akan berkonsentrasi dalam penyelesaian kasus hukumnya. Langkah ini bagian dari etika dan mekanisme organisasi di PKS," kata Mahfudz.

Menurut Mahfudz, pihaknya sudah menerima informasi adanya beberapa pimpinan partai politik dan pejabat publik lain yang menjadi target operasi sejak beberapa bulan lalu. Hanya saja, pihaknya tidak mengalkulasi bahwa sasaran utama target operasi tersebut adalah Luthfi.

Mahfudz menambahkan, nuansa politik terlihat dalam pengusutan perkara Luthfi. Hal itu terlihat dari cepatnya penetapan tersangka Luthfi dan pasal menerima suap yang digunakan KPK. Padahal, kata Ketua Komisi I DPR itu, Luthfi tidak pernah menerima uang Rp 1 miliar.

"Tap,i KPK menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada KPK dan berharap proses pengadilan yang fair. PKS tidak akan terganggu serius atas kasus ini. Mekanisme organisasi PKS yang solid dan matang sudah siapkan langkah-langkah solusi kepemimpinan di DPP PKS," ujar Mahfudz.

Menuding ada konspirasi

Pasca-penetapan Luthfi sebagai tersangka, sejumlah petinggi PKS justru mengeluarkan pernyataan bahwa kasus ini merupakan rekayasa dan konspirasi untuk menjatuhkan PKS. Salah satunya adalah politisi senior PKS, Suryama M Sastra. PKS mengklaim sebagai partai yang selalu kritis dan antikorupsi.

"Kami ingin membaca apa yang ada behind the scene," ujar politisi senior PKS, Suryama M Sastra, Kamis (31/1/2013), di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta.

Menurut dia, banyak kejanggalan dalam kasus ini. Namun, ia tak merinci apa saja kejanggalan yang dimaksud. Suryama justru menuding penetapan Presiden PKS sebagai tersangka dalam waktu yang sangat cepat adalah sebuah konspirasi. "Kami melihat ini konspirasi," kata Suryama.

Seperti diberitakan, Luthfi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian. Luthfi diduga "menjual" otoritasnya untuk memengaruhi pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait kebijakan impor daging tersebut.

Luthfi dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, diduga menerima suap dari perusahaan impor daging, PT Indoguna Utama, dengan barang bukti senilai Rp 1 miliar. KPK juga menetapkan Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Abdi Arya Effendi sebagai tersangka pemberi suap. 

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

    Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

    Nasional
    Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

    Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

    Nasional
    Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

    Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

    Nasional
    Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

    Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

    Nasional
    AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

    AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

    Nasional
    Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

    Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

    Nasional
    Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

    Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

    Nasional
    PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

    PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

    Nasional
    Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

    Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

    Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

    Nasional
    Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

    Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

    Nasional
    Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

    Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

    Nasional
    Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

    Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

    Nasional
    Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

    Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

    Nasional
    Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

    Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com