Kompas.com - 31/01/2013, 17:04 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie meyakini praktik korupsi yang melibatkan anggota dewan akan terus terjadi hingga Pemilu 2014. Pasalnya, kata dia, anggota dewan butuh modal yang besar untuk menghadapi pemilu. Yang tidak kuat iman akan mencari dana dengan cara pintas.

"Pasti (ada lagi yang korupsi). Omong kosong kalau enggak. Dari mana uangnya? Jujurlah, biaya pemilu mahal," kata Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2013).

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian. Sebelum Luthfi, sejumlah anggota dewan sudah lebih dulu terjerat, di antaranya Angelina Sondakh (Fraksi Partai Demokrat), Emir Moeis (Fraksi PDI-P), dan Zulkaranen Djabar (Fraksi Golkar).

Marzuki mengatakan, setiap sumbangan untuk kampanye pasti ada kepentingan tertentu. Untuk itu, menurut dia, perlu ada upaya pencegahan. Salah satunya, Marzuki mengusulkan agar partai politik diperbolehkan memiliki usaha yang hasilnya untuk mendanai kampanye.

"Usahanya itu harus dilaporkan. Kalau ada kegiatan ilegal, parpol itu tidak boleh ikut pemilu," kata Marzuki.

Marzuki berharap kepada semua pimpinan fraksi di DPR untuk mengingatkan anggota masing-masing agar bekerja dengan baik hingga akhir masa jabatan. Langkah itu untuk memperbaiki citra DPR yang terpuruk.

"Meski kita hargai asas praduga tak bersalah, isu-isu yang demikian (penangkapan anggota dewan) semakin memperburuk citra DPR yang selama ini sudah parah," pungkas politisi Partai Demokrat itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

    Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

    Nasional
    Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

    Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

    Nasional
    Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

    Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

    Nasional
    Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

    Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

    Nasional
    Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

    Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

    Nasional
    Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

    Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

    Nasional
    Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

    Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

    Nasional
    Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

    Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

    Nasional
    Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

    Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

    Nasional
    Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

    Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

    Nasional
    Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

    Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

    Nasional
    Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

    Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

    Nasional
    Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

    Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

    Nasional
    57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri, Menteri PANRB: Prosesnya Masih Panjang

    57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri, Menteri PANRB: Prosesnya Masih Panjang

    Nasional
    Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

    Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.