Kompas.com - 31/01/2013, 13:12 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pendiri Partai Keadilan (awal mula Partai Keadilan Sejahtera) Yusuf Supendi mengaku sedih atas penangkapan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam perkara dugaan suap impor daging sapi. Yusuf meyakini perkara itu akan menghancurkan PKS di Pemilu 2014 .

"Menyedihkan karena memakai atribut dakwah. Sangat merugikan umat Islam. PKS akan hancur lebur atau punah habis 2014," kata Yusuf ketika dihubungi, Kamis (31/1/2013).

Yusuf mengaku tak terkejut dengan penetapan tersangka Luthfi. Pasalnya, para petinggi PKS sudah lama disebut-sebut terlibat dalam penyimpangan impor daging sapi. Hanya saja, dia menyayangkan sikap para petinggi PKS yang menilai ada skenario politik dari pengungkapan kasus itu.

"Jangan salahkan orang lain. KPK berangkat dari profesionalitas, pasti punya alat bukti," kata Yusuf.

Yusuf menilai, seharusnya Menteri Pertanian Suswono yang juga kader PKS mundur dari jabatannya. Selain itu, para petinggi PKS lain di antaranya Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, kata dia, juga harus mundur.

"Selama mereka tidak legowo mundur, selama itu juga partai hancur," pungkas Yusuf.

Seperti diberitakan, Luthfi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian. Selain Luthfi, tiga orang lainnya juga ditetapkan tersangka, yakni Direktur PT Indoguna Utama (IU) berinisial AAE, Direktur PT IU berinisial JE, dan orang dekat Luthfi berinisial AF.

Pihak PKS menilai ada konspirasi dalam perkara tersebut. PKS melihat banyak kejanggalan. "Kami ingin membaca apa yang ada behind the scene," ujar politisi senior PKS Suryama M Sastra.

Yusuf pernah laporkan petinggi PKS

Nama Yusuf Supendi pada tahun 2011 lalu sempat menjadi sorotan media. Ia melaporkan sejumlah elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS), termasuk Luthfi Hasan Ishaaq, ke Badan Kehormatan DPR. Yusuf menilai sejumlah elite tersebut melanggar kode etik anggota Dewan. Selain Luthfi, Yusuf juga melaporkan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, dan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta.

Menurut Yusuf, Luthfi telah melanggar etika dan akhlak sebagai anggota DPR. Luthfi juga melanggar syariah dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan mengirimkan pesan singkat kepada Yusuf bernada mengancam.

"Bahkan ada yang mengirimkan SMS mau menghirup darah Yusuf Supendi. Aktor intelektualnya adalah Luthfi," ujar Yusuf saat itu.

Sedangkan Hilmi dan Anis dituding Yusuf telah menyalahgunakan anggaran. "Anis, penggelapan dana Pilkada DKI Rp 10 miliar bersumber dari Adang Daradjatun. Hilmi, putra pentolan Darul Islam, Danu Muhammad Hasan, gesit mengumpulkan setoran untuk memperkaya diri," ujar Yusuf

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:

Skandal Suap Impor Daging Sapi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

    Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

    Nasional
    Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

    Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

    Nasional
    Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

    Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

    Nasional
    PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

    PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

    Nasional
    Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

    Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

    Nasional
    Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

    Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

    Nasional
    PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

    PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

    Nasional
    Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

    Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

    Nasional
    Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

    Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

    Nasional
    Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

    Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

    Nasional
    Wabah PMK Merebak Jelang Idul Adha, DD Farm Pastikan Pasokan Hewan Kurbannya Sehat

    Wabah PMK Merebak Jelang Idul Adha, DD Farm Pastikan Pasokan Hewan Kurbannya Sehat

    Nasional
    PDI-P Dinilai Harus Berkoalisi di Pilpres 2024

    PDI-P Dinilai Harus Berkoalisi di Pilpres 2024

    Nasional
    Akui Tak Tahu di Mana Harun Masiku, KPK Minta Warga Bantu Cari: Tapi Biaya Sendiri

    Akui Tak Tahu di Mana Harun Masiku, KPK Minta Warga Bantu Cari: Tapi Biaya Sendiri

    Nasional
    Bupati Jayapura Sebut Pembentukan DOB Aspirasi Murni Warga Papua

    Bupati Jayapura Sebut Pembentukan DOB Aspirasi Murni Warga Papua

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.