Kompas.com - 31/01/2013, 11:19 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Muhammad Assegaf, kuasa hukum tersangka kasus dugaan suap kebijakan daging impor Luthfi Hasan Ishaaq, menyesalkan penjemputan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2013) malam. Menurut Assegaf, penjemputan tersebut tidak menghargai Luthfi sebagai anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Dipanggil saja, dia akan datang. Itu lebih sopan, lebih menghargai harga diri ketua. Tapi ini tidak," ujar Assegaf di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (31/1/2013).

Assegaf mengatakan, Luthfi tidak berada di lokasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Selasa (29/1/2013) malam di Hotel Le Meridien dan kawasan Cawang, Jakarta Timur. Luthfi juga tidak berada pada posisi akan menerima uang tersebut.

Menurut Assegaf, KPK seharusnya memanggil Luthfi untuk menjalani pemeriksaan. Namun, yang dilakukan KPK adalah langsung menjemput atau menangkap Luthfi di DPP PKS. Ia pun membandingkannya dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Kenapa dilakukan seperti orang tertangkap tangan? Kenapa KPK tidak bisa menggunakan cara-cara yang lebih terhormat? Kenapa terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Andi Mallarangeng) sudah tersangka di awal tapi tidak langsung ditangkap?," ujarnya.

Seperti diberitakan, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait kebijakan impor sapi. Ia dijemput penyidik di Kantor DPP PKS dan tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/1/2013) sekitar pukul 00.00 WIB.

KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka atas dugaan bersama-sama menerima suap dari PT Indoguna Utama terkait kebijakan impor daging sapi. Selain Luthfi, KPK juga menetapkan orang dekatnya, yakni Ahmad Fathani sebagai tersangka atas dugaan perbuatan yang sama. KPK juga menetapkan dua Direktur PT Indoguna, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, sebagai tersangka pemberian suap.

Penetapan Luthfi sebagai tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Selasa (29/1/2013) malam di Hotel Le Meridien dan di kawasan Cawang, Jakarta. Dari situ, KPK menahan empat orang, yakni Ahmad, Arya, Juard, dan seorang perempuan bernama Maharani. Bersamaan dengan penangkapan tersebut, KPK menyita uang Rp 1 miliar yang disimpan dalam kantong plastik dan koper. Keempatnya lalu diperiksa seharian di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Adapun Maharani telah dibebaskan pada Kamis pukul 02.10 karena tidak terbukti terlibat kasus suap. Melalui proses gelar perkara, KPK menyimpulkan ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Luthfi sebagai tersangka. Informasi dari KPK menyebutkan, uang yang dijanjikan PT Indoguna terkait kebijakan impor daging sapi ini mencapai Rp 40 miliar. Adapun uang Rp 1 miliar yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diduga hanya uang muka.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

    Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

    Nasional
    9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

    9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

    Nasional
    Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

    Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

    Nasional
    Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

    Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

    Nasional
    BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

    BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

    Nasional
    Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

    Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

    Nasional
    3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

    3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

    Nasional
    Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

    Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

    Nasional
    Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

    Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

    Nasional
    Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

    Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

    Nasional
    Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

    Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

    Nasional
    Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

    Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

    Nasional
    Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

    Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

    Nasional
    Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

    Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

    Nasional
    Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

    Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.