Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luthfi Minta Kader PKS Menahan Diri

Kompas.com - 31/01/2013, 01:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq mengimbau kader PKS untuk menahan diri dalam menyikapi penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap kebijakan impor daging sapi

"Kepada seluruh jajaran kader hendaknya menahan diri dan selalu berdoa serta menyerahkan segala kepada Allah," ujar Luthfi dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2013).

Luthfi juga menyerukan kadernya untuk senantiasa berjuang agar tercapai tujuan membebaskan Indonesia dari korupsi sebagaimana komitmen PKS.

"Terus berjuang agar negeri kita terbebas dari korupsi, karena (korupsi) menyengsarakan rakyat dan pemberantasan korupsi itu adalah komitmen PKS sejak awal," kata Luthfi disambut teriakan takbir kader PKS.

Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka atas dugaan bersama-sama menerima suap dari PT Indoguna Utama terkait kebijakan impor daging sapi. Selain Luthfi, KPK menetapkan orang dekatnya, yakni Ahmad Fathana sebagai tersangka atas dugaan perbuatan yang sama.

KPK juga menetapkan dua Direktur PT Indoguna, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi sebagai tersangka pemberian suap. Baik Ahmad, Juard, dan Arya, akan ditahan KPK.

Penetapan Luthfi sebagai tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Selasa (29/1/2013) malam, di Hotel Le Meridien dan di kawasan Cawang, Jakarta. Dari situ, KPK menahan empat orang, yakni Ahmad, Arya, Juard, dan seorang perempuan bernama Maharani.

Bersamaan dengan penangkapan tersebut, KPK menyita uang Rp 1 miliar yang disimpan dalam kantung plastik dan koper. Keempatnya lalu diperiksa seharian di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Melalui proses gelar perkara, KPK menyimpulkan ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Luthfi sebagai tersangka.

Informasi dari KPK menyebutkan, uang yang dijanjikan PT Indoguna terkait kebijakan impor daging sapi ini mencapai Rp 40 miliar. Adapun uang Rp 1 miliar yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, diduga hanya uang muka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Perang Iran-Israel

    RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Perang Iran-Israel

    Nasional
    Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

    Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

    Nasional
    Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

    Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

    Nasional
    Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

    Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

    Nasional
    Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

    Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

    Nasional
    Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

    Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

    Nasional
    'Contraflow' Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

    "Contraflow" Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

    Nasional
    Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

    Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

    Nasional
    Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

    Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

    Nasional
    Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

    Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

    Nasional
    Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

    Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

    Nasional
    Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

    Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

    Nasional
    'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

    "One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

    Nasional
    Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

    Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com