Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rebutan Hary Tanoe, Parpol Pentingkan Modal Finansial?

Kompas.com - 27/01/2013, 19:43 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widyoko mengatakan, menjelang Pemilu 2014 akan banyak celah untuk praktek korupsi. Partai politik, menurutnya, lebih mementingkan modal finansial ketimbang sosial dan integritas.

"Ada problem di politik kita, uang menjadi sangat penting. Kita harus dorong jangan praktik politik uang. Politik bukan cuma soal uang. Ada modal sosial," ujar Danang saat diskusi "Mengulas Dugaan Mengakarnya Budaya Kolusi di Lembaga Tinggi Negara" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (27/1/2013).

Salah satu bukti kuat, kata Danang, ketika Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pakar Partai NasDem. Begitu keluar, parpol lain menyambut dengan tangan terbuka jika Hary ingin bergabung.

"Contohnya Hary Tanoe, ketika keluar Nasdem, seperti Hanura, Golkar mengaku siap membuka, kalau aktivis yang memiliki kompetensi enggak ada yang menyambut. Kok, cuma Hary? berarti yang dilihat uangnya saja. Uang menjadi sangat penting," terangnya.

Seperti diberitakan, Hary Tanoesoedibjo mengundurkan diri dari Partai Nasional Demokrat. Hary mengaku ingin mempertahankan kepengurusan saat ini yang diisi orang muda. Mundurnya bos MNC Group itu dinilai banyak pihak akan mengurangi sumber dana Partai Nasdem.

Modal besar Hary Tanoe pun dinilai memikat sejumlah parpol. Partai Golkar dan Demokrat menyatakan terbuka jika Hary ingin bergabung. Bahkan Hanura menyatakan siap menggelar karpet merah untuk Hary.

Tidak hanya partai-partai berhaluan nasionalis, partai benapaskan Islam bahkan juga mulai ikut-ikutan menyatakan diri siap menampung Hary Tanoe, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB yang tengah terseok dalam berbagai survei ini bahkan sudah mengajak Hary Tanoe bergabung melalui pernyataan terbuka yang dibuat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Bahkan, Muhaimin mengatakan Hary Tanoe akan ditawari posisi dewan pakar di partai yang dipimpinnya itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com