Pendidikan Anak Nelayan Memutus Kemiskinan

Kompas.com - 25/01/2013, 18:06 WIB
|
EditorJosephus Primus

KOMPAS.com - Di tengah hamparan laut luas Nusantara, nelayan Indonesia ternyata hidup merana. Bahkan, kemiskinan,  kekurangan, kebodohan, dan keterbelakangan menjadi stigma. "Iya, memang ada stigma seperti itu," aku Kepala Badan  Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Keluatan dan Perikanan (BPSDM-KKP) Sjarief Widjaja pada  Jumat (25/1/2013) di kantornya di Jakarta.

Untuk mengikis stigma itu, pendidikan adalah salah satu jalan yang bisa ditempuh. Pilihan itu, kemudian, menjadi salah satu  landasan dirinya menulis buku bertajuk Sekolah Nelayan.

Sjarief lebih lanjut memaparkan, di kawasan-kawasan sentra nelayan macam di Indramayu dan Tegal, anak-anak nelayan banyak  yang putus sekolah. Mereka kebanyakan mengikuti jejak orang tua, menuju laut mencari ikan.

Masuk akal kemudian, pendidikan bagi generasi penerus itu terbengkalai. Tak cuma itu, ditambah dengan kemiskinan, anak-anak  nelayan menjadi begitu berkekurangan. Dalam pengamatan Sjarief, banyak anak nelayan tidak punya sepatu untuk sekolah.  "Bahkan, untuk memotong kuku, anak nelayan perlu diajari,"ujar Sjarief.

Berangkat dari keprihatinan itulah, pendidikan menjadi pilihan penting untuk membangkitkan sikap anak-anak nelayan  Indonesia mampu menjadi lebih baik, mampu bersaing. "Pendidikan anak nelayan memutus kemiskinan,"kata Sjarief yakin.

Data termutakhir menunjukkan, jumlah nelayan Indonesia ada 2,7 juta jiwa. Mereka tinggal di 10.624 desa nelayan. Total  jumlah desa di Indonesia mencapai 78.000 buah.

Bertolak dari pendidikan, di dalam buku setebal 113 halaman itu, Sjarief menggagaskan sekolah lapang sebagai salah satu  pemecahan agar anak nelayan bisa setidaknya mendapatkan pendidikan dasar seperti membaca dan menulis. Sejak tahun lalu,  pihaknya sudah membuat empat sekolah lapang di perkampungan nelayan Belawan (Sumatera Utara), Cilacap (Jawa Tengah), Kupang  (NTT), dan Parigi (Sulawesi Tengah). "Kami menyesuaikan jadwal dengan anak-anak nelayan. Usai melaut, barulah mereka  belajar,"katanya sambil menambahkan kalau minimal 40 persen siswa sekolah memang benar-benar anak nelayan.

Menurut rencana, pada tahun ini, lanjut Sjarief, pihaknya akan menambah lagi tujuh sekolah lapang lagi di sentra-sentra  nelayan seperti Sibolga (Sumatera Utara), Tegal (Jawa Tengah), Pontianak (Kalimantan Barat), Ambon (Maluku), Sorong  (Papua), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat). "Sekolah lapang gratis bagi anak-anak nelayan,"katanya.

Tak cuma itu, daya tampung sekolah lapang juga akan ditambah lipat dua. Sampai dengan akhir tahun ini, target kapasitas  mencapai 6.000 siswa.

Pada bagian lain, Sjarief menjelaskan kalau KKP juga meningkatkan kemampuan sekolah-sekolah formal kelautan dan perikanan  dengan muatan lokal sesuai dengan lokasi. "Kalau di Tegal, muatan lokal akan terkait dengan perikanan tangkap mulai dari  hulu sampai dengan hilir. Di Boyolali, konsentrasinya budidaya lele,"ujarnya lagi sembari menambahkan kalau pihaknya pun  mengarahkan lulusan pendidikan sekolah usaha perikanan menjadi wiraswasta bidang perikanan dan kelautan.

Data menunjukkan, sampai kini KKP memiliki 9 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), 3 Akademi Usaha Perikanan, dan 1  Sekolah Tinggi Usaha Perikanan. "Di Sekolah Tinggi Usaha Perikanan sudah ada Strata 2 Vokasi Perikanan juga,"kata Sjarief.

Sementara, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 167 Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan. Lalu, ada 28  universitas negeri yang memiliki fakultas maupun jurusan perikanan. "Ke depan,  integrasi antara sekolah-sekolah perikanan  itu akan semakin lebih baik," demikian Sjarief Widjadja.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X