Pleno Penentuan Pemilihan Calon Hakim Agung Hujan Interupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan rapat pleno pada Rabu (23/1/2013) siang ini untuk menentukan kelanjutan pemilihan calon hakim agung. Di dalam rapat pleno itu, banyak anggota Dewan yang melakukan interupsi lantaran ada yang beranggapan 24 calon hakim agung mengikuti seleksi tidak ada yang layak dipilih.

Interupsi ini bermula saat Ketua Komisi III I Gede Pasek Suardika membuka rapat. Interupsi langsung dilakukan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani. "Karena banyak calon hakim agung tidak berkualitas, kita harus sepakati dulu apakah diputuskan sekarang atau ditunda dulu, karena tidak semuanya berkualitas," ujar Yani.

Pernyataan Yani ini pun mendapat respon beragam dari berbagai fraksi. Salah satunya anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Taslim Chaniago. Taslim bersikukuh bahwa pemilihan tidak perlu ditunda lagi. "Sulit untuk mendapatkan orang, kualitas memang beda-beda. Makanya langsung saja masing-masing anggota silakan memilih 4 atau 8," ucap Taslim.

Sebelumnya, Komisi III DPR sudah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon hakim agung. Saat ini, Komisi III melakukan rapat pleno untuk menentukan apakah pemilihan dilakukan hari Rabu ini atau fraksi perlu menambah waktu. Setiap anggota Komisi III diperkenankan memilih maksimal 8 orang calon.

Penolakan dilakukannya skors rapat diutarakan Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fraksi Hanura bahkan beranggapan bahwa seluruh calon hakim yang ada tidak layak, sehingga perlu dikembalikan lagi ke Komisi Yudisial yang awalnya menyeleksi calon hakim itu.

"Banyak yang tidak paham hal-hal mendasar yang saya tanyakan. Jujur saya katakan, calon hakim dari KY masih di bawah standar," tutur anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Sarifudin Suding.

Pimpinan rapat pleno akhirnya memutuskan rapat diskors selama 5 menit dan membiarkan pimpinan dan ketua poksi masing-masing fraksi melakukan rapat tertutup. Skors pun dicabut dan rapat dilanjutkan kembali dengan anggota melakukan pemungutan suara pemilihan calon hakim agung.