Kompas.com - 22/01/2013, 15:51 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menolak permintaan terdakwa kasus suap Buol Hartati Murdaya Poo yang meminta tetap ditahan di Rumah Tahanan Guntur, Manggarai, Jakarta Selatan. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Hartati bersama delapan tahanan lainnya akan dikembalikan ke rumah tahanan yang berlokasi di basement Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

"Sudah disampaikan ke pimpinan mengenai pernyataan Hartati di pengadilan. Kesimpulannya akan dikembalikan lagi," kata Johan di Jakarta.

Hal ini merespon permintaan Hartati dalam persidangan agar tetap ditahan di Rutan Guntur saja. Pihak Hartati khawatir rutan di basement Gedung KPK akan kebanjiran lagi sehingga membahayakan keselamatan para tahanan. Johan mengatakan, sembilan tahanan yang diungsikan ke Rutan Guntur memang tidak akan dikembalikan ke basement Gedung KPK dalam waktu dekat. Perbaikan rutan di basement KPK, katanya, belum selesai.

Johan juga menepis anggapan Rutan Guntur lebih nyaman dibanding di basement Gedung KPK. Menurutnya, standar pembangunan Rutan Guntur dan rutan di basement Gedung KPK, sama saja.

"Tanya saja ke Hartati kenapa lebih kerasan di Guntur," ucap Johan.

Sejauh ini, menurutnya, ada 12 tersangka yang ditahan di Rutan Guntur. Sembilan di antaranya berasal dari Rutan di basement KPK yang terpaksa diungsikan karena banjir. Johan menambahkan, pembangunan sel Rutan Guntur belum sepenuhnya selesai. Karena itulah, menurutnya, ada empat tahanan yang terpaksa digabung dalam satu ruangan.

"Ini kan sifatnya sementara, belum selesai semuanya, masih proses," ujar Johan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun sembilan tahanan yang dipindahkan ke Rutan Guntur di antaranya, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom (kasus suap cek perjalanan), Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation Hartati Murdaya (kasus suap Buol), mantan pejabat Departemen Kesehatan Ratna Dewi Umar (kasus alat kesehatan flu burung), Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara Neneng Sri Wahyuni (kasus PLTS), mantan Bupati Buol Amran Batalipu (kasus dugaan suap Buol), petinggi PT HIP Yani Anshori dan Gondo Sudjono (kasus suap Buol), serta anggota DPRD Riau, Syarief Hidayat, dan Mohammad Roem Zein (kasus suap PON Riau).

Terkait upaya antisipasi banjir, menurut Johan, KPK sudah melakukan sejumlah persiapan. "Ada pompa di belakang, ada karung-karung pasir, tentu akan ada langkah-langkag permanen tapi sementara ini antisipasinya kesiapaan listrik, pengamanan genset, dan kesiapan sumber daya manusia," kata Johan.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Hartati dan Dugaan Suap Bupati Buol

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

    Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

    Nasional
    Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

    Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

    Nasional
    Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

    Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

    Nasional
    Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

    Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

    Nasional
    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Nasional
    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    Nasional
    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    Nasional
    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Nasional
    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    Nasional
    Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

    Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

    Nasional
    Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

    Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

    Nasional
    KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

    KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.