Kompas.com - 21/01/2013, 15:01 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pakar DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Hary Tanoesoedibjo menyatakan mundur dari keanggotaan Partai Nasdem. Hal itu disampaikannya secara resmi dalam jumpa pers, Senin (21/1/2013), di Jakarta.

"Saya menyatakan mundur dalam kapasitas saya sebagai Ketua Dewan Pakar. Mulai hari ini, saya bukan lagi anggota dari Partai Nasdem. Keputusan ini saya lakukan dengan berat hati," kata Hary.

Ia menyatakan, sejak bergabung dengan Partai Nasdem pada 9 Oktober 2011, Hary merasa telah melakukan upaya terbaik, baik energi, pikiran, dana, maupun risiko, untuk berpartisipasi membesarkan Partai Nasdem. "Target utamanya lolos verifikasi dan lolos sebagai partai peserta pemilu. Saya merupakan bagian yang ikut meloloskan Nasdem," kata bos MNC Grup ini.

"Keputusan saya ini tidak mengenakkan, tapi pada satu titik saya harus memutuskan ini. Aktivitas politik harus tetap dijalankan. Destiny keterlibatan saya di politik adalah menjadi bagian dari perubahan untuk bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Saya ingin ikut andil secara nyata, langsung. Karena bagaimanapun politik menjadi satu bagian ideologi dan bagian dari masa depan kita," papar Hary.

Perpecahan di tubuh Nasdem mulai merebak ketika beredar kabar adanya faksi di dalam partai itu. Dikabarkan, Surya Paloh yang akan menjadi ketua umum partai itu berseberangan dengan faksi Hary Tanoe. Beberapa waktu lalu, kelompok Surya Paloh memecat Sekjen Garda Pemuda Nasional Demokrat (GPND), Saiful Haq.

Tentang alasannya mundur, Hary mengatakan karena ada perbedaan pendapat dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem Surya Paloh (baca: Hary Tanoe Mundur Karena Surya Paloh Ingin Jadi Ketua Umum)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pusako: Tuntutan Hukuman 11 Tahun Eks Mensos Juliari Jauh dari Minimal, Seharusnya Seumur Hidup

    Pusako: Tuntutan Hukuman 11 Tahun Eks Mensos Juliari Jauh dari Minimal, Seharusnya Seumur Hidup

    Nasional
    Masyarakat Kembali Diimbau Waspadai Penipuan Mengatasnamakan KPK

    Masyarakat Kembali Diimbau Waspadai Penipuan Mengatasnamakan KPK

    Nasional
    DPR Minta Pemerintah Percepat Distribusi Vaksin Covid-19 hingga ke Kampung dan Pedalaman

    DPR Minta Pemerintah Percepat Distribusi Vaksin Covid-19 hingga ke Kampung dan Pedalaman

    Nasional
    Luhut Usulkan 4 Langkah untuk Tekan Angka Kematian akibat Covid-19

    Luhut Usulkan 4 Langkah untuk Tekan Angka Kematian akibat Covid-19

    Nasional
    TNI Diminta Benahi Cara Pandang Personel terhadap Rasialisme

    TNI Diminta Benahi Cara Pandang Personel terhadap Rasialisme

    Nasional
    Menko PMK: Sudah Waktunya Informasi BMKG Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

    Menko PMK: Sudah Waktunya Informasi BMKG Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

    Nasional
    Asuh Anak Tidak Hanya Tugas Ibu, Menteri PPPA Ingatkan Orangtua Perlu Kompak

    Asuh Anak Tidak Hanya Tugas Ibu, Menteri PPPA Ingatkan Orangtua Perlu Kompak

    Nasional
    Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Agar Tak Mudah Termakan Hoaks soal Bencana

    Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Agar Tak Mudah Termakan Hoaks soal Bencana

    Nasional
    Jokowi: Kita Harus Meningkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana Alam

    Jokowi: Kita Harus Meningkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana Alam

    Nasional
    MAKI Ragu Jaksa Akan Kasasi atas Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

    MAKI Ragu Jaksa Akan Kasasi atas Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

    Nasional
    Jaksa Masih Pelajari Putusan Banding Djoko Tjandra

    Jaksa Masih Pelajari Putusan Banding Djoko Tjandra

    Nasional
    Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

    Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

    Nasional
    Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

    Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

    Nasional
    Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

    Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

    Nasional
    Tingkatkan Testing, Luhut Minta Laboratorium Tes PCR Tak Hanya Ada di Ibu Kota Provinsi

    Tingkatkan Testing, Luhut Minta Laboratorium Tes PCR Tak Hanya Ada di Ibu Kota Provinsi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X