Butuh Informasi Banjir Jakarta, Ada di Sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang datang dan merendam Jakarta seringkali datang mendadak. Di beberapa titik, ketinggian air dapat meningkat dengan cepat meski hujan sudah mereda. Namun demikian, antisipasi dan proses evakuasi dapat segera dilakukan jika semua warga memiliki informasi yang akurat terkai ketinggian air dan potensi banjir.

Kepala Bidang Informatika dan Pengendalian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi Harahap mengatakan, segala informasi mengenai banjir dan permintaan bantuan dapat diakses melalui saluran telepon 164.

Selain itu, informasi terbaru juga terus digulirkan di laman resmi BPBD www.jakartatangguh.org. "Melalui saluran itu (164) warga bisa melaporkan, meminta bantuan, dan informasi," kata Edy saat ditemui Kompas.com di Kantor BPBD DKI, Kamis (17/1/2013).

Lebih jauh, kata Edy, pihaknya selalu menyampaikan pesan singkat (SMS Gateway) ke tingkat kelurahan dan kecamatan terkait kondisi terkini ketinggian muka air di Jakarta. Frekuensi pengiriman pesan ditingkatkan saat curah hujan di Jakarta mulai tinggi.

Selain itu, pihaknya juga telah mengirimkan peta banjir ke seluruh kelurahan dan kecamatan. Sehingga semua pamong di wilayah dapat lebih mudah saat ingin mendirikan pos-pos evakuasi.

Provinsi DKI Jakarta mendirikan pos komando penanggulangan banjir di Ruang Pola, Gedung G, Balaikota Jakarta. Sedangkan posko nasional didirikan oleh Pemerintah Pusat di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan.

"Masalahnya, apakah semuanya telah dimanfaatkan oleh teman-teman di kelurahan dan kecamatan? Ditambah lagi kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai segmentasi," ujar Edy.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan sampai pukul 11.00 WIB terdapat sedikitnya 90.582 warga Ibu Kota terkena dampak banjir. Mereka yang terkena dampak banjir adalah warga yang tempat tinggalnya tergenang air, baik dalam hitungan sentimeter, maupun meter.

Dari jumlah tersebut, tercatat 14.164 warga yang terpaksa mengungsi. Semuanya berasal dari 23.675 kepala keluarga di 186 RW, 475 RT, 39 kelurahan, dan 23 kecamatan. Atas situasi ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan Ibu Kota dalam posisi tanggap darurat sampai 27 Januari 2013.