Calon Hakim Agung: Korban dan Pelaku Pemerkosaan Saling Menikmati

Kompas.com - 14/01/2013, 22:04 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon hakim agung Muhammad Daming Sanusi menyatakan, hukuman mati tidak layak diberlakukan bagi pelaku pemerkosaan. Penjelasannya soal ini mengundang tawa sejumlah anggota Komisi III saat berlangsung fit and proper test hakim agung di Komisi III DPR pada Senin (14/1/2013) ini.

"Bagaimana menurut Anda, apabila kasus perkosaan ini dibuat menjadi hukuman mati?" tanya anggota Komisi III dari Fraksi PAN, Andi Azhar, ketika itu kepada Daming.

Daming menjawab, "Yang diperkosa dengan yang memerkosa ini sama-sama menikmati. Jadi, harus pikir-pikir terhadap hukuman mati."

Jawaban Daming ini pun langsung mengundang tawa, tetapi tidak sedikit yang mencibir pernyataannya. Dijumpai seusai menjalani fit and proper test, Daming berdalih bahwa pernyataannya itu hanya untuk mencairkan suasana.

"Kita tadi terlalu tegang, jadi supaya tidak terlalu tegang," imbuhnya.

Menurut Daming, hukuman mati harus dipertimbangkan baik-baik. Ia beralasan, dirinya belum memberikan jawaban tegas apakah ia mendukung atau tidak penerapan hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan. "Tentu kita harus pertimbangkan baik-baik kasus tertentu, seperti narkoba, korupsi, saya setuju. Tapi untuk kasus pemerkosan, harus dipertimbangkan dulu. Tadi saya belum memberikan jawaban yang tegas," kata Daming.

Menanggapi pernyataan itu, anggota Komisi III lain dari Fraksi Partai Demokrat, Himmatul Aliya Setiawati, menilai candaan Daming sangat tidak pantas.

"Saya kira candaannya tidak pas. Saya setuju ada hukuman mati ya," ucap Aliya.

Meski menganggap tak pantas, ia menilai jawaban Daming sudah memenuhi kriteria yang diharapkan dari seorang hakim agung. "Dari Fraksi Gerindra menyatakan tidak akan memilih, tapi kalau saya sih soal memilih kita lihat nilai-nilai keseluruhannya," tutur Aliya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

    Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

    Nasional
    Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

    Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

    Nasional
    Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

    Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

    Nasional
    Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

    Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

    Nasional
    Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

    Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

    Nasional
    Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

    Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

    Nasional
    KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

    KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

    Nasional
    KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

    KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

    Nasional
    Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

    Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

    Nasional
    Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

    Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

    Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

    Nasional
    Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

    Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

    Nasional
    Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

    Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

    Nasional
    Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

    Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

    Nasional
    Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

    Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X