Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Hakim Agung Dukung Hukuman Mati

Kompas.com - 14/01/2013, 16:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan hukuman mati masih terus mengundang kontroversi di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Namun, calon Hakim Agung Desnayeti menyatakan dirinya mendukung penerapan hukum maksimal yakni hukuman mati dalam sistem peradilan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya Desnayati saat dirinya mengikuti uji kepatutan dan kelayakan hakim agung di Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2013).

"Tentang hukuman mati, secara pribadi, saya menilai ini perlu. Hukuman mati ini tergantung undang-undang itu sendiri. Ini perlu," ucap Desnayati.

Meski kontroversial, Desnayati menilai hukuman mati sesuai dengan ajaran agama Islam. "Di dalam agama Islam ini dibenarkan kecuali kalau korban sudah memaafkan pelaku," katanya.

Sebagai seorang hakim, Desnayati pun sudah dua kali menjatuhkan hukuman mati kepada para terdakwa yang disidangkannya. Namun, hukuman ini diubah di tingkat peradilan berikutnya. Sepanjang jejak rekam Desnayati, ia juga sudah dua kali melakukan dissenting opinion (pendapat berbeda) dalam pengambilan keputusan hakim.

Selain Desnayati, Komisi III DPR juga melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap enam calon lainnya yakni Muh. Daming Sanusi, Mayjen TNI Drs. Burhan Dahlan, Heru Iriani, Made Rawa Aryawan, dan Ohan Burhanudin.

Total ada 24 calon hakim yang mengikuti seleksi. Mereka sebelumnya telah melakukan tahapan pembuatan makalah. Proses uji kepatutan dan kelayakan ini akan terus dilakukan hingga tanggal 16 Januari mendatang. Komisi III nantinya memilih delapan calon hakim agung untuk mengisi kekosongan hakim agung yang telah pensiun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com