Kompas.com - 14/01/2013, 13:16 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM) Hartati Murdaya Poo dituntut hukuman lima tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Dia dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan dengan memberikan uang senilai total Rp 3 miliar kepada Bupati Buol Amran Batalipu terkait kepengurusan izin usaha perkebunan di Buol, Sulawesi Tengah. Tuntutan ini dibacakan tim penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (14/1/2013).

"Kami menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tipikor yang mengadili perkara ini, memutuskan, menyatakan, terdakwa Siti Hartati Murdaya terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa Eddy Hartoyo.

Menurut jaksa, berdasarkan fakta persidangan, Hartati terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan pertama. Pasal tersebut memuat ancaman hukuman pidana maksimal lima tahun penjara. Dengan demikian, tuntutan lima tahun penjara ini merupakan hukuman maksimal yang diminta jaksa kepada hakim. Jaksa KPK menilai, ada sejumlah hal yang memberatkan Hartati, yakni tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak mengakui perbuatannya, menyebabkan investasi yang tidak maksimal di Indonesia Timur, khususnya di wilayah Buol, memanfaatkan lahan perkebunan dengan tidak jujur, dan memobilisasi massa sehingga dianggap dapat mengganggu proses perkara.

"Terdakwa sadar pemberian kepada Amran adalah perbuatan tercela," kata jaksa Eddy.

Menurut jaksa, pemberian uang senilai total Rp 3 miliar tersebut merupakan "barter" karena Amran telah mendantangani surat-surat terkait perizinan lahan seperti yang diminta Hartati. "Yaitu surat rekomendasi tim lahan Kabupaten Buol atas izin PT Sebuku seluas 4.500 hektar, surat bupati Buol kepada Gubernur Sulteng perihal izin usaha perkebunan atas nama PT CCM seluas 4.500 hektar, surat bupati kepada Kepala BPN terkait HGU kebun kelapa sawit seluas 4.500 hektar, serta atas sisa lahan lainnya seluas 75.000 atas nama PT CCM dan PT HIP yang belum ada HGU-nya agar lahan tersebut tidak diberikan kepada PT Sonokeling Buana," ungkap jaksa Eddy. Pada April 2011, Hartati mengadakan pertemuan dangan Amran, Totok (Direktur PT HIP), dan Arim (Financial Controller PT HIP) di JI Expo Pekan Raya Jakarta.

Dalam pertemuan yang membahas masalah pencalonan kembali Amran sebagai Bupati Buol itu, Hartati menyampaikan kepada Amran supaya membantu penerbitan surat-surat terkait IUP dan HGU terhadap tanah seluas 4.500 hektar dan 75.000 hektar tersebut. Atas permintaan Hartati tersebut, Amran berjanji akan membantunya. Pertemuan itu dilanjutkan dengan pembicaraan di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Dalam pertemuan kedua, Hartati kembali menyampaikan kepada Amran agar membantu penerbitan surat-surat tersebut. Disepakati, Hartati akan memberikan uang Rp 3 miliar kepada Amran dengan rincian Rp 1 miliar melalui Arim dan Rp 2 miliar sisanya melalui Gondo Sudjono.

Pemberian uang pun direalisasikan dalam dua tahap, yakni pada 18 Juni 2012 senilai Rp 1 miliar melalui Arim dan Yani Anshori serta pada 26 Juni sebesar Rp 2 miliar melalui Gondo dan Yani. Sebelum pemberian kedua, Hartati menghubungi Amran melalui telepon genggam milik Totok Lestiyo. Menurut rekaman pembicaraan telepon itu, Hartati mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia membantu. Dia juga terdengar meminta kepada Amran agar segera mengurus izin-izin lahan yang diminta dan menjanjikan untuk barter lagi dengan "dua kilo" atau dua miliar uang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam surat tuntutannya, tim jaksa KPK juga tidak sependapat dengan keterangan Yusril Ihza Mahendra selaku saksi ahli yang diajukan pihak Hartati. Saat bersaksi dalam persidangan sebelumnya, Yusril menilai pemberian uang kepada Amran yang sedang cuti mengikuti kampanye Pemilkada Buol 2012 itu bukanlah suap, melainkan pelanggaran undang-undang pemilihan kepala daerah. Sementara menurut jaksa, Amran tetap dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara saat menerima uang tersebut.

"Walaupun pertemuan kedua terjadi saat Amran sedang kampanye, tidak serta-merta uang itu tidak dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara karena kesepakatan pemberian uang sudah dimulai sejak pertemuan pertama," kata jaksa Eddy.

Hartati ajukan pembelaan

Mendengarkan tuntutan ini dibacakan, Hartati tampak mencatat. Sesekali mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu tertunduk seolah mengantuk. Ketua majelis hakim Gusrizal sempat menegur Hartati, "Terdakwa, apakah mendengarkan tuntutan?" begitu melihat Hartati tertunduk seperti tertidur.

Atas tuntutan jaksa tersebut, Hartati dan tim pengacaranya akan mengajukan pleidoi atau nota pembelaan yang dibacakan dalam persidangan selanjutnya.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik:
Hartati dan Dugaan Suap Bupati Buol

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

    Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

    Nasional
    Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

    Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

    Nasional
    Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

    Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

    Nasional
    Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

    Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

    Nasional
    Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

    Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

    Nasional
    Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

    Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

    Nasional
    Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

    Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

    Nasional
    Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

    Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

    Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

    Nasional
    Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

    Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

    Nasional
    Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

    Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

    Nasional
    Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

    Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

    Nasional
    Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

    Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

    Nasional
    Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

    Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

    Nasional
    Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

    Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.