Kompas.com - 11/01/2013, 22:05 WIB
Penulis Ilham Khoiri
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pemuda dan Olahraga baru, Roy Suryo Notodiprojo, harus segera membuktikan diri mampu bekerja mengurus kementeriannya. Langkah itu untuk memenuhi kepercayaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menunjuknya, sekaligus menjawab publik yang menyangsikannya.  

Harapan itu disampaikan pengajar Politik dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Andrinof A Chaniago, di Jakarta, Jumat (11/1/2013).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengumumkan telah menunjuk Roy Suryo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Jumat siang. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Partai Demokrat itu menggantikan menteri sebelumnya, Andi A Mallarangeng, yang mengundurkan diri setelah menjadi tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor.  

Andrinof menilai, selama ini publik mengenal sosok Roy Suryo sebagai pengamat telematika yang aktif berbicara di media massa. Lelaki itu tidak memiliki rekam jejak di bidang olahraga maupun kepemudaan. Meski terpilih setelah lolos uji kepatutan oleh Presiden, publik masih menyangsikan kemampuan politisi muda itu di Kementerian Pemuda dan Olahraga.  

Terlebih lagi, masa kerja Roy sebagai menteri sampai 2014 hanya sekitar 1,5 tahun, sementara masalah yang dihadapi kementerian itu banyak, mulai dari konflik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepak Bola (KPSI), prestasi bulu tangkis yang menurun, sampai kasus korupsi wisma altet dan Hambalang. Semua itu memerlukan kerja yang tangkas, kemampuan manajemen, resolusi konflik, dan penguasaan atas masalah olahraga.

"Dari rekam jejaknya, Roy Suryo belum memenuhi harapan untuk menuntaskan masalah-masalah itu. Namun, karena Presiden Yudhoyono telah menggunakan hak prerogatifnya dengan menunjuk Roy Suryo, menteri baru itu harus segera membuktikan mampu fokus menangani masalah-masalah itu," katanya.  

Jika Roy tidak segera memperlihatkan kinerja yang baik sebagai Menpora, masyarakat akan bertanya-tanya kenapa Presiden memilihnya. Bukan tidak mungkin, kondisi itu bakal memperburuk citra Kabinet Indonesia Bersatu II dan pemerintahan saat ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

    Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

    Nasional
    Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

    Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

    Nasional
    Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

    Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

    Nasional
    Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

    Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

    Nasional
    UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

    UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

    Nasional
    Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

    Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

    Nasional
    UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

    UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

    UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

    Nasional
    Profil Usmar Ismail, Bapak Perfilman yang Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan oleh Jokowi

    Profil Usmar Ismail, Bapak Perfilman yang Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan oleh Jokowi

    Nasional
    Megawati: Kalau Memungkinkan, Bikinlah di Setiap Daerah Patung Bung Karno

    Megawati: Kalau Memungkinkan, Bikinlah di Setiap Daerah Patung Bung Karno

    Nasional
    Usut Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Tabanan

    Usut Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Tabanan

    Nasional
    Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Mega Tanya Jokowi Kok Saya Lagi?

    Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Mega Tanya Jokowi Kok Saya Lagi?

    Nasional
    UPDATE 28 Oktober: Ada 7.248 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 28 Oktober: Ada 7.248 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 34, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.333 Jiwa

    UPDATE: Bertambah 34, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.333 Jiwa

    Nasional
    UPDATE 28 Oktober: 12.440 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 28 Oktober: 12.440 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.