KPK Banding Putusan Angie

Kompas.com - 11/01/2013, 21:32 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan upaya banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menjatuhkan hukuman empat tahun enam bulan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Angelina Sondakh. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan memori banding.

"Mengenai vonis yang sudah dijatuhkan hakim Tipikor, KPK tadi memutuskan akan banding. Kami menyiapkan memori banding, tapi belum bisa kami serahkan," katanya, di Jakarta, Jumat (11/1/2013).

Selain menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun enam bulan, majelis hakim Tipikor mengharuskan Angelina alias Angie membayar denda Rp 250 juta yang dapat diganti dengan enam bulan kurungan. Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tim jaksa KPK yang meminta Angie membayar uang pengganti senilai suap yang diterimanya. Majelis hakim juga tidak menyatakan Angie terbukti menerima pemberian uang dari Grup Permai terkait proyek wisma atlet SEA Games di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu hanya dianggap terbukti menerima pemberian terkait proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nilai uang yang diterima Angie menurut hakim pun lebih sedikit dibanding yang dituntut jaksa. Hakim menilai, Angie terbukti menerima uang Rp 2,5 miliar dan 1.200.000 dollar Amerika atau sekitar Rp 14,5 miliar. Sementara menurut jaksa, Angie terbukti menerima uang senilai total Rp 12,58 miliar dan 2.350.000 dollar AS sepanjang 2010.

Mengenai tuntutan jaksa yang tidak dibenarkan oleh majelis hakim ini, Johan memastikan kalau jaksa KPK sudah memiliki bukti cukup kuat dalam membawa suatu perkara ke persidangan. "Namun, kan, yang memutuskan bersalah atau tidak itu bukan KPK atau terdakwa, tapi hakim," katanya.

Putusan majelis hakim ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK karena penerapan pasal yang berbeda. Hakim menilai Angie terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP yang memuat hukuman maksimal lima tahun penjara.

Sementara jaksa memilih Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang ancaman hukumannya lebih berat, maksimal 20 tahun penjara. Johan juga mengungkapkan, jika sudah berkekuatan hukum tetap, putusan ini nantinya akan menjadi bahan bagi KPK mengembangkan penyidikan perkara Angie.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    Nasional
    Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

    Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

    Nasional
    Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

    Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

    Nasional
    Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

    Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

    Nasional
    Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

    Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

    Nasional
    Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

    Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

    Nasional
    Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

    Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

    Nasional
    Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

    Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

    Nasional
    Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

    Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

    Nasional
    UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

    UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

    Nasional
    Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

    Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

    Nasional
    Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

    Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

    Nasional
    Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

    Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

    Nasional
    Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

    Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

    Nasional
    Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

    Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X