Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Jangan-jangan Nanti Roy Suryo Hebat

Kompas.com - 11/01/2013, 16:12 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi meminta agar semua pihak tidak menghakimi terlebih dulu Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru, Roy Suryo. Sudi meminta agar penilaian itu baru disampaikan setelah melihat kinerja Roy.

"Jangan-jangan nanti dia (Roy) hebat. Jangan dilihat dari tampilan, tapi lihatlah nanti hasil kerjanya. Kita nilailah hasil kerjanya," kata Sudi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/1/2013).

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Roy untuk mengisi posisi Menpora setelah ditinggalkan Andi Mallarangeng. Presiden tidak menjelaskan alasan memilih Roy. Presiden hanya menyebut politisi Partai Demokrat itu cakap untuk memimpin Kemenpora.

Sudi tak mau merinci apa saja kecakapan Roy seperti yang dinilai Presiden. Dia hanya mengatakan, berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, Roy dianggap mampu menyelesaikan berbagai permasalahan di Kemenpora, seperti kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Ketika ditanya berapa orang yang menjadi kandidat Menpora, Sudi menjawab, "Banyak. Bahkan yang mencalonkan diri juga banyak."

Seperti diberitakan, selain menyelesaikan masalah di internal Kemenpora, Presiden menginstruksikan Roy untuk mengakhiri kemelut di kepengurusan PSSI. Selain itu, Roy diberi tugas melanjutkan kinerja Andi Mallarangeng yang dinilai berprestasi. Salah satunya, mempertahankan juara umum dalam SEA Games di Myanmar tahun 2013.

"Tugas lain, berkomunikasi dengan jajaran pemuda untuk memastikan pemuda-pemuda Indonesia terus melakukan upaya untuk memiliki masa depan yang baik dan kontributif bagi pembangunan bangsa," kata Presiden.

Baca juga:
Jadi Menpora, Roy Sadar Dipandang Sebelah Mata
Kok Bisa Pilihan SBY Jatuh kepada Roy Suryo?
Roy: Presiden Sudah Tunjuk Saya sebagai Menpora
Roy Mengaku Diseleksi sejak Pekan Lalu

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Roy Suryo Menpora Baru

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Nasional
    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Nasional
    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    Nasional
    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Nasional
    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Nasional
    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Nasional
    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com