Primus Yustisio: Mulanya, Hambalang Ditolak Banyak Anggota DPR

Kompas.com - 10/01/2013, 22:57 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Primus Yustisio mengungkapkan, usulan penambahan anggaran proyek Hambalang sempat ditolak dan tidak dianggap sebagai prioritas oleh banyak anggota Komisi X DPR. Setidaknya itulah yang diketahui Primus saat dia masih menjadi anggota Komisi X pada awal 2010 hingga pertengahan September 2010.

Menurut Primus, saat itu banyak anggota DPR yang menilai lebih baik Kementerian Pemuda dan Olahraga fokus pada persiapan SEA Games 2011 ketimbang mengurus pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang. "Banyak kawan-kawan di DPR yang tidak menyetujui," kata Primus di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/1/2013).

Dia selesai diperiksa KPK sebagai saksi terkait penyidikan Hambalang. Menurutnya, pemerintah memang mengajukan penambahan anggaran Hambalang dari semula Rp 125 miliar menjadi Rp 2,5 triliun. Penganggaran itu diajukan dalam kontrak tahun jamak atau multiyears.

"Diawali dengan APBN 2010, APBN-P, dan APBN 2011," ujar Primus.

Selebihnya, pria yang dikenal sebagai aktor ini mengaku tidak tahu bagaimana prosesnya hingga pemerintah dan DPR menyetujui tambahan anggaran Hambalang dan mengubahnya dari kontrak tahun tunggal (single year) menjadi tahun jamak (multiyears) tersebut. Pasalnya, setelah 23 September 2010, Primus dipindahkan dari Komisi X ke Komisi I.

"Di bulan April soal Kemenpora mengajukan anggran 2,5 triliun ini, saya jelas katakan di sana, proyek hambalang itu tidak darurat. Tidak ada urgensinya. Jadi, yang harus diperhatikan adalah SEA Games," ucap Primus.

Suami Jihan Fahira itu pun mengaku tidak ingat siapa anggota DPR yang saat itu paling bersemangat mendorong anggaran Hambalang. Primus juga mengaku tidak tahu saat ditanya apakah ada ada upaya Partai Demokrat untuk mengegolkan proyek tersebut dengan melobi fraksi partai lain di DPR.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika seusai diperiksa KPK menegaskan, proyek Hambalang bukanlah bancakan Partai Demokrat. Pasek yang pernah menjadi anggota Komisi X DPR itu pun mengatakan kalau usulan penambahan anggaran Hambalang disetujui semua fraksi di DPR. Dia mengingatkan agar fraksi partai lainnya tidak cuci tangan begitu saja.

Dalam kasus Hambalang ini, KPK menetapkan dua tersangka. Mereka adalah mantan Menteri Pemuda dan Olaharga Andi Mallarangeng serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar. KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan keduanya.

Akibatnya, negara mengalami kerugian, sementara pihak lain diuntungkan. Terkait penganggaran Hambalang, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi pelanggaran undang-undang yang dilakukan Menpora dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Selengkapnya terkait perkembangan kasus ini dapat dibaca di "Skandal Proyek Hambalang"

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    RI Diminta Tak Tanggapi Protes China soal Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara

    RI Diminta Tak Tanggapi Protes China soal Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara

    Nasional
    Jokowi: 17 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Segera Antisipasi

    Jokowi: 17 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Segera Antisipasi

    Nasional
    MAKI Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Kejaksaan Agung

    MAKI Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Kejaksaan Agung

    Nasional
    Ridwan Kamil Mau Masuk Parpol, Mardani: PKS Terbuka, tetapi Mesti Pengaderan

    Ridwan Kamil Mau Masuk Parpol, Mardani: PKS Terbuka, tetapi Mesti Pengaderan

    Nasional
    Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu Hanya Akan Loloskan 24 Nama untuk DIserahkan ke Jokowi

    Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu Hanya Akan Loloskan 24 Nama untuk DIserahkan ke Jokowi

    Nasional
    Panglima Andika Sebut Bentrokan TNI-Polri Bisa Rusak Sinergitas

    Panglima Andika Sebut Bentrokan TNI-Polri Bisa Rusak Sinergitas

    Nasional
    Azis Syamsuddin Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana Senin Pekan Depan

    Azis Syamsuddin Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana Senin Pekan Depan

    Nasional
    Kemenkes: Kasus Covid-19 dari Varian Omicron Masih Bisa Dideteksi PCR

    Kemenkes: Kasus Covid-19 dari Varian Omicron Masih Bisa Dideteksi PCR

    Nasional
    Soal Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu, Tim Seleksi Minta Bantuan PPATK hingga KPK

    Soal Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu, Tim Seleksi Minta Bantuan PPATK hingga KPK

    Nasional
    Penuhi Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas

    Penuhi Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas

    Nasional
    Kompolnas Terima 3.701 Aduan Pelanggaran Polisi Sepanjang 2021, Reserse Terbanyak

    Kompolnas Terima 3.701 Aduan Pelanggaran Polisi Sepanjang 2021, Reserse Terbanyak

    Nasional
    Lulung Mulai Siuman dan Merespons

    Lulung Mulai Siuman dan Merespons

    Nasional
    Varian Omicron Menyebar, Kemenkes: Di Indonesia Delta Masih Dominan

    Varian Omicron Menyebar, Kemenkes: Di Indonesia Delta Masih Dominan

    Nasional
    Berbisik, Lulung Ucapkan Terima Kasih ke Zulkifli Hasan yang Menjenguknya

    Berbisik, Lulung Ucapkan Terima Kasih ke Zulkifli Hasan yang Menjenguknya

    Nasional
    Antisipasi Nataru dan Ancaman Varian Omicron, Satgas Minta 6 Indikator Ini Harus Dimonitor

    Antisipasi Nataru dan Ancaman Varian Omicron, Satgas Minta 6 Indikator Ini Harus Dimonitor

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.