Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Kesra: Menpora Berkumis, Terserah Presiden

Kompas.com - 10/01/2013, 16:34 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengaku belum tahu penunjukan politisi Partai Demokrat, Roy Suryo, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, pengganti Andi Mallarangeng. Ketika ditanya apakah kriteria muda dan berkumis turut menjadi pertimbangan, Agung mengatakan, dirinya tak pernah diminta masukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Soal berkumis, soal muda, itu dikembalikan, terpulang pada beliau (Presiden)," kata Agung kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/1/2013).

Ketika ditanya apakah Roy Suryo pantas menjadi Menpora, Agung tak berkomentar.

"Saya tidak mau komentar karena saya tidak mendengar sama sekali," kata Agung.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, terkait rumor ini, memilih tak berkomentar. Julian mengatakan, Presiden telah menetapkan pengganti Andi Mallarangeng tersebut.

"Kita tunggu besok ya," kata Julian.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, memastikan bahwa posisi Menpora ditempati Roy Suryo.

"Ya, saya dengar begitu. Sudah definitif. Langsung ditunjuk dari Pak SBY," ujar Mubarok.

Saat ditanyakan lebih lanjut alasan penunjukan Roy, Mubarok menuturkan bahwa itu menjadi pertimbangan penuh Presiden SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Majelis Tinggi Partai Demokrat, lanjut Mubarok, juga mengikuti penuh instruksi Presiden SBY. "Memang melalui majelis tinggi, tapi majelis tingginya kan Pak SBY juga. Kami hanya nurut saja," imbuh Mubarok.

Mubarok juga yakin Roy bisa menjadi Menpora yang baik meski selama ini politisi Demokrat itu kerap berhubungan dengan dunia informasi dan teknologi. "Dia memang IT, tapi saya melihat dia kalau soal olahraga kan bisalah," kata Mubarok.

Ia berharap di bawah Roy, dunia olahraga Indonesia bisa lebih maju. Roy juga diharapkan bisa meneruskan program-program dalam waktu yang singkat.

"Terutama membudayakan olahraga di masyarakat sambil membina atlet-atlet yang ada," ucapnya.

Terkait pengganti Roy di parlemen, Mubarok mengatakan nantinya posisi Roy di Komisi I bisa digantikan oleh kader Demokrat yang sempat menjadi caleg di daerah pemilihan Yogyakarta.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

    Nasional
    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Nasional
    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    Nasional
    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Nasional
    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Nasional
    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Nasional
    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Nasional
    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    Nasional
    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Nasional
    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    Nasional
    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Nasional
    DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

    Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com