Setya Novanto Diminta Bersaksi Kasus Suap Proyek PON

Kompas.com - 09/01/2013, 23:47 WIB
EditorA. Tjahjo Sasongko

PEKANBARU, Kompas.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI Setya Novanto untuk memberikan kesaksian pada sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PON XVIII 2012 Riau.
     
"Kami juga menjadwalkan pemanggilan untuk Setya Novanto sebagai saksi kasus suap PON Riau," kata JPU dari KPK, Riyono, Rabu sore, usai menggelar sidang kasus yang sama.
     
Pada sidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru itu, JPU menghadirkan terdakwa Lukman Abbas dan empat saksi yakni Anggota Komisi X DPR-RI dari Partai Golkar Kahar Muzakir, Ketua DPRD Riau Johar Firdaus dan Satria Hendri dari PT Adhi Karya serta Anton Ramayadi dari PT Pembangunan Perumahan
     
Dia mengatakan, Setya Novanto dipanggil untuk memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada Kamis (10/1) karena sebelumnya sempat disidik terkait kasus yang sama. "Setya diduga mengetahui adanya aliran dana suap di kalangan anggota DPRD Riau dan DPR-RI," katanya.
     
Surat pemanggilan untuk Setya Novanto, kata dia, sudah dilayangkan dan kemungkinan besar Ketua FPG ini bakal memenuhi panggilan.
     
Kehadiran Setya Novanto menurut JPU sangat penting karena terdakwa Lukman Abbas mengaku membagikan uang ke FPG DPR-RI.
     
Pada sidang sebelumnya, Lukman Abbas selaku terdakwa kasus dugaan suap proyek Pekan Olahraga Naional (PON) Riau sempat membuka soal aliran dana yang ternyata sampai ke para legislator di DPR-RI.
     
Lukman menyebutkan, menyediakan uang sekitar Rp9 miliar dalam mata uang dolar AS untuk FPG. Tujuannya, FPG mengabulkan penambahan dana APBN untuk PON di Riau. Dana yang diusulkan mencapai Rp200 miliar lebih.
     
Untuk memuluskan keinginan tersebut, Pemprov Riau lewat Lukman Abbas yang waktu itu menjabat Kadispora Riau, diminta untuk memberikan uang.

 

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Epidemiolog UI Sarankan Pemprov DKI Jakarta Survei di Pasar Tradisional untuk Deteksi Covid-19

    Epidemiolog UI Sarankan Pemprov DKI Jakarta Survei di Pasar Tradisional untuk Deteksi Covid-19

    Nasional
    UPDATE 6 Juni: Bertambah 993, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 30.514

    UPDATE 6 Juni: Bertambah 993, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 30.514

    Nasional
    KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

    KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

    Nasional
    KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

    KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

    Nasional
    Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan 'New Normal'

    Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan "New Normal"

    Nasional
    KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

    KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

    Nasional
    FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

    FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

    Nasional
    KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

    KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

    Nasional
    UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

    UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

    Nasional
    KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

    KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

    Nasional
    Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

    Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

    Nasional
    Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

    Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

    Nasional
    Menghadirkan Pancasila di Era 'New Normal'

    Menghadirkan Pancasila di Era "New Normal"

    Nasional
    Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

    Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

    Nasional
    Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

    Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X