Kompas.com - 09/01/2013, 12:42 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com - Pengisian posisi menteri, itulah salah satu isu yang selalu menarik perhatian politisi di Indonesia. Terakhir, hal ini terlihat dalam wacana pengisian kursi Menteri Pemuda dan Olahraga yang ditinggalkan Andi Mallarangeng pada 7 Desember 2012.

Pada 4 Januari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tetap akan diisi kader Partai Demokrat (PD). Pernyataan itu menutup sejumlah sosok yang bukan kader PD, seperti Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Pada saat yang sama, sejumlah kader PD menjadi makin sering disebut sebagai calon. Mereka misalnya Wakil Sekretaris Jenderal PD Ramadhan Pohan, yang juga mantan anggota tim sukses Andi Mallarangeng dalam Kongres II PD pada Mei 2010 di Bandung, Jawa Barat. Achsanul Qosasi dan Max Sopacua, mantan anggota tim sukses Marzuki Alie dalam kongres partai itu, juga sering disebut. Wakil Sekretaris Jenderal PD Saan Mustopa yang selama ini dikenal punya hubungan amat dekat dengan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum pun pernah disebut sebagai calon kuat Menpora. Nama anggota Komisi III DPR, Khatibul Umam Wiranu, juga sempat berseliweran.

Namun, saat ditanya, para kader PD tersebut tidak akan secara terbuka menunjukkan minatnya menjadi Menpora. Ketika ditanya apakah sudah pernah ditelepon Presiden terkait posisi Menpora, Achsanul yang pernah menjadi Wakil Bendahara PSSI menjawab, ”Saya belum dihubungi.”

Sementara Ramadhan yang pernah menjadi manajer tim nasional PSSI berterima kasih atas harapan baik sejumlah kalangan kepadanya. Namun, dia menegaskan, penunjukan sebagai menteri menjadi hak prerogatif Presiden. ”Presiden pasti memilih yang terbaik. Kami semua, kader PD, akan mendukung pilihan Presiden,” kata Ramadhan.

Meski demikian, sejumlah manuver dan kasak-kusuk memperebutkan kursi Menpora tetap terasa dilakukan beberapa kalangan. Sejumlah pihak diduga sengaja memunculkan sejumlah nama. Sebaliknya, ada juga yang khawatir batal dipilih Presiden Yudhoyono menjadi Menpora karena namanya sering disebut. Pasalnya, Presiden diduga tidak mau didikte dalam hal ini.

Akhirnya, meski jabatannya hanya sekitar 1,5 tahun, posisi Menpora tetap terlihat menarik bagi sejumlah kalangan. ”Bagaimanapun, menjadi menteri secara umum lebih menarik dibandingkan menjadi anggota DPR. Gengsi menteri lebih tinggi. Menteri juga memiliki cukup wewenang, anggaran, dan staf untuk melakukan sesuatu,” kata M Qodari dari Indo Barometer.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Secara politik, jabatan Menpora juga membuka akses yang lebar kepada kalangan pemuda dan olahraga. Program dan anggaran yang dimiliki kementerian itu akan banyak membantu, misalnya untuk sosialisasi sosok tertentu dalam Pemilu Legislatif 2014. ”Jika misalnya mampu menyelesaikan masalah di PSSI, Menpora akan dipuji banyak pihak. Keberhasilan itu tak hanya memudahkan jalan kembali ke parlemen, tetapi juga membuka jalan ke jabatan yang lebih tinggi, seperti menteri koordinator atau wakil presiden dan presiden,” tutur Qodari.

”Posisi menteri juga menjanjikan logistik untuk diri sendiri dan partai. Hal ini memang dilarang oleh undang-undang, tetapi sudah menjadi rahasia umum,” ujarnya menambahkan.

Jadi, berapa pun lama jabatannya, posisi menteri agaknya tetap memesona.... (M. Hernowo)

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Berburu Kursi Menpora

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kementerian PPPA Minta Orangtua Awasi Konten yang Diakses Anak di Internet

    Kementerian PPPA Minta Orangtua Awasi Konten yang Diakses Anak di Internet

    Nasional
    Survei Kemenhub: 19,9 Juta Penduduk Indonesia Ingin Mudik saat Libur Natal-Tahun Baru

    Survei Kemenhub: 19,9 Juta Penduduk Indonesia Ingin Mudik saat Libur Natal-Tahun Baru

    Nasional
    Manfaatkan Momentum Presidensi G20, Menkominfo Ajak Pelaku Industri e-Health Kolaborasi

    Manfaatkan Momentum Presidensi G20, Menkominfo Ajak Pelaku Industri e-Health Kolaborasi

    Nasional
    Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Panggil 4 Saksi Termasuk Eks Dirut Pecetakan Negara

    Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Panggil 4 Saksi Termasuk Eks Dirut Pecetakan Negara

    Nasional
    Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

    Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

    Nasional
    Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

    Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

    Nasional
    Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

    Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

    Nasional
    Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

    Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

    Nasional
    KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

    KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

    Nasional
    Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

    Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

    Nasional
    Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

    Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

    Nasional
    Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

    Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

    Nasional
    Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

    Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

    Nasional
    Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

    Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

    Nasional
    Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

    Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.