Inpres Berakhir, Rawan Obral Izin - Kompas.com

Inpres Berakhir, Rawan Obral Izin

Kompas.com - 09/01/2013, 03:10 WIB

Jakarta, Kompas - Presiden didesak melanjutkan kebijakan penghentian sementara penerbitan izin kehutanan di hutan alam primer dan lahan gambut yang berakhir 20 Mei 2013. Selain target belum tercapai, desakan juga untuk mencegah kerusakan hutan lebih parah.

”Secara empiris, setahun jelang hingga setahun setelah pemilu kepala daerah akan meningkatkan frekuensi penerbitan izin konversi hutan. Ditambah suasana konsolidasi partai politik Pemilu 2014, korupsi sektor sumber daya alam, khususnya sektor perizinan pada 2013, akan meningkat tajam,” kata Emerson Yuntho, anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Selasa (8/1), di Jakarta.

Pada 2013, setidaknya ada 110 pemilu kepala daerah. Tahun ini juga menjadi tahun konsolidasi menuju pemilu presiden dan anggota legislatif.

Seperti diungkapkan para aktivis lingkungan, pemilu kepala daerah sering kali diikuti pelepasan kawasan hutan untuk konsesi bisnis. Itu konsekuensi dukungan politik pihak swasta.

Izin-izin di kawasan hutan, seperti perkebunan dan tambang, diterbitkan bupati, gubernur, Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada 20 Mei 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Instruksi Presiden No 10/2011 yang menghentikan sementara izin-izin kehutanan di kawasan hutan alam primer dan lahan gambut.

Inpres berlaku dua tahun. Artinya, setelah 20 Mei 2013, keran penerbitan izin dibuka kembali. Oleh karena itu, Emerson menyebutkan tahun ini krusial bagi pengelolaan SDA di Indonesia.

Ditemui terpisah, seusai menjadi pembicara dalam Diskusi Hijau 2013: Nasib Hutan Indonesia Ada di Tangan Generasi Muda yang digelar Kemitraan, Yayasan Perspektif Baru, dan Universitas Nasional Jakarta, kemarin, anggota Dewan Kehutanan Nasional, Martua T Sirait, mengatakan, kelanjutan moratorium tidak jelas.

”Butuh kepemimpinan tegas untuk menyelamatkan aset bangsa ini. Kalau dipermainkan lagi untuk agenda politik, sangat tak bertanggung jawab,” kata Martua yang juga peneliti Pusat Kajian Agroforestry Dunia.

Ia mendukung seruan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global bahwa moratorium kehutanan seharusnya berbasis capaian, bukan berbasis waktu. ”Ini kesempatan Indonesia memperbaiki tata kelola kehutanan, apalagi dunia internasional juga memberikan dukungan,” ungkapnya.

Menambah konflik

Sementara itu, Advisor pada Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan Noer Fauzi Rachman mengatakan, peningkatan pemberian izin kehutanan berpotensi memperparah konflik lahan. ”Penerbitan izin-izin konsesi hutan atau lahan masyarakat membuat konflik masyarakat dengan aparat atau perusahaan dan pemerintah memburuk,” kata Noer yang juga Direktur Sajogyo Institute Bogor.

Dari total 400-an laporan masyarakat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2012, sebanyak 340 di antaranya berupa konflik lahan. Jika ketidakadilan penguasaan lahan berlanjut, ia khawatir masyarakat kian frustrasi pada pemerintah.

”Akhirnya, masyarakat tak merasakan pemerintah yang mengayomi dan mempertanyakan keindonesiaan mereka,” ungkapnya. (ICH)


Editor

Terkini Lainnya

Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Nasional
Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Megapolitan
Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Megapolitan
Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Regional
Kunci Keberhasilan? Tekad

Kunci Keberhasilan? Tekad

Edukasi
Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Nasional
Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Nasional
Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Internasional
Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Megapolitan
Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Regional
Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Nasional
Pemprov DKI Buka Dapur Umum Bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Pemprov DKI Buka Dapur Umum Bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Megapolitan
Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Megapolitan
Ramadhan, BI Kediri Ingatkan Warga Utamakan Ibadah daripada Belanja

Ramadhan, BI Kediri Ingatkan Warga Utamakan Ibadah daripada Belanja

Regional
'Biasanya Buka Puasa Gratis Hanya Dapat Makanan Takjil, di Sini Menunya Lengkap...'

"Biasanya Buka Puasa Gratis Hanya Dapat Makanan Takjil, di Sini Menunya Lengkap..."

Megapolitan

Close Ads X