Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Didekati Parpol untuk Dongkrak Suara, Rhoma Tak Merasa Dimanfaatkan

Kompas.com - 08/01/2013, 18:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Popularitas Rhoma Irama tidak perlu diragukan. Berkarir sebagai penyanyi dangdut sejak puluhan tahun, popularitasnya pun melangit. Ia pun akhirnya mendapat gelar Si Raja Dangdut. Popularitas Rhoma ini cukup menggiurkan partai-partai politik untuk merekrutnya. Pada Pemilu lalu, Rhoma kerap tampil bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai mendekatinya. Tidak hanya PKB, Rhoma mengakui ada partai nasionalis yang juga mendekatinya. Namun, pendekatan itu ditenggarai untuk mendongkrak suara parpol yang mendekati Rhoma. Terkait hal ini, Rhoma merasa tak dimanfaatkan.

"Saya rasa tidak begitu, kalau salah satu partai bersikap begitu mungkin kredibilitas dia justru tidak naik dengan masyarakat," ujar Rhoma, Selasa (8/1/2013), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Rhoma, di dalam politik, etika juga harus dijunjung tinggi dan bukan hanya sekadar kata-kata. "Politik bukan sesuatu istilah gombal-gombalan. Politik itu punya etika, punya norma-norma yang harus dijunjung tinggi," katanya.

Ia juga menyatakan tidak akan merasa sakit hati jika tidak jadi dicalonkan partai mana pun. "Saya ini bukan murid tapi murad. Kalau murid kan menginginkan, mungkin saya sakit hati. Saya mengalir saja, apa takdir Allah, takdir masyarakat," imbuh Rhoma.

Rhoma Irama kembali membuat gebrakan dengan menyatakan diri siap maju sebagai capres meski belum memiliki partai politik. Popularitas Rhoma didukung dengan penggemarnya yang loyal sempat membuat silau para petinggi parpol. Rhoma pun mulai didekati sejumlah parpol seperti Partai Kebangkitan Bangsa.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahkan sudah sempat bertemu langsung dengan pelantun lagu "Begadang" itu. Namun, Rhoma mengaku sama sekali belum melakukan kontrak politik dengan PKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

    Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

    Nasional
    Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

    Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

    Nasional
    Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

    Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

    Nasional
    Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

    Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

    Nasional
    Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

    Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

    Nasional
    KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

    KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

    Nasional
    Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

    Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

    Nasional
    Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

    Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

    Nasional
    Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

    Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

    Nasional
    KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

    KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

    KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

    Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

    Nasional
    KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

    Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

    Nasional
    Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

    Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com