HTI Minta Jokowi Tak Izinkan Pembangunan Kedubes AS

Kompas.com - 08/01/2013, 13:22 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan orang yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia melakukan aksi demonstrasi di depan Balaikota DKI Jakarta. Massa HTI menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak memberikan izin pembangunan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang letaknya berdekatan dengan Balaikota DKI.

Menurut mereka, Kedubes Amerika akan dibangun hingga 10 lantai dengan nilai pembangunan mencapai 450 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,2 triliun. HTI menuding proyek yang nantinya melibatkan lebih dari 5.000 pekerja adalah bagian dari mata-mata bangsa asing yang ingin menguasai Indonesia.

"Jangan jadikan Jakarta ini sebagai pusat imperialisme di Asia. Kalau sampai ini dibangun, maka ini bangunan duta besar ini akan menjadi kedubes terbesar," ujar Koordinator HTI Syaifudin Zuhri, di Balaikota Jakarta, Selasa (8/1/2013).

Bahkan ia mengatakan, kalau sampai Jokowi mengizinkan pembangunan Kedubes AS tersebut, maka HTI akan datang kembali ke Balaikota dan melakukan aksi yang lebih dahsyat demi menolak rencana pembangunan gedung tersebut.

"Kalau Jokowi mengizinkan pembangunan, berarti Jokowi juga merupakan antek- antek imperialisme," ujarnya.

Aksi ini berlangsung sejak pukul 11.30 WIB. Meski cuaca mendung disertai hujan gerimis, massa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan tetap melakukan aksinya di bawah rintik-rintik hujan. Polisi terlihat berjaga-jaga di depan Balaikota DKI.

Aksi ini mengakibatkan ruas Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Jalan MH Thamrin sempat mengalami kemacetan. Aparat kepolisian dari Polres Jakarta Pusat pun tampak mengatur lalu lintas dan mengawal jalannya aksi.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Nasional
Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Nasional
Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Nasional
Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Nasional
Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Nasional
Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan 'Noise'

Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan "Noise"

Nasional
Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Nasional
KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

Nasional
Amnesty: Pidana bagi Penghina Jokowi Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Amnesty: Pidana bagi Penghina Jokowi Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Lima WNI di New York Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal

Lima WNI di New York Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal

Nasional
Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Nasional
Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Nasional
Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X