Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Blusukan Ala SBY Dianggap Tak Akan Efektif

Kompas.com - 07/01/2013, 12:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai telah kehilangan momentum untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) menemui rakyat. Pasalnya, stigma masyarakat sudah kuat bahwa Presiden bukan pemimpin yang populis. Hal itu diungkapkan Gun Gun Heryanto pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ketika dihubungi, Senin (7/1/2013).

"Dua periode kekuasaan sudah sangat lekat memosisikan kepemimpinan SBY bukan sebagai pemimpin populis," kata Gun Gun.

Gun Gun menanggapi langkah Presiden yang melakukan kunker ke Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten tanpa protokoler. Kunker itu awalnya dirahasiakan.

Menurutnya, Presiden memang seharusnya menemui langsung rakyatnya. Hanya saja, akan muncul kritik terhadap blusukan Yudhoyono lantaran baru dilakukan kembali saat ini. Yudhoyono memang pernah blusukan menjelang Pemilu 2004 dan 2009. Namun, kata dia, langkah itu hanya untuk kepentingan elektabilitas.

"Setelah memimpin, SBY tak cukup punya catatan memadai dekat dengan rakyat. Singkatnya, blusukan SBY tak punya tautan dengan historisitas berjenjang sebagai pemimpin populis. SBY sibuk mengelola relasi kuasa di level elit," kata Gun Gun.

Gun Gun juga meragukan efektivitas blusukan untuk monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan serta program aksi pemerintah pusat dan daerah. Saat ini, kata dia, pemerintahan sudah berada di fase akhir sehingga tidak dalam konteks melihat masalah.

"Seharusnya Presiden menyolidkan tim dan mengefektifkan leading sector untuk mencapai skala-skala prioritas pemerintah. Kunci masalah sekarang bukan lagi di masyarakat, tetapi di level eksekutor, yakni para menteri," kata dia.

"Tahun 2013 adalah tahun politik. Jadi yang seharusnya dilakukan SBY adalah membuat dan menerapkan sistem kontrol untuk menjaga perahu kabinet jangan bocor karena terjangan agenda politik parpol-parpol koalisi. Jadi, jika blusukan itu untuk urusan citra tak akan bermanfaat banyak untuk mengangkat pamor SBY maupun Partai Demokrat," pungkas Gun Gun.

Seperti diberitakan, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa mengatakan, kedepannya kunker Presiden akan lebih banyak tanpa pemberitahuan mengenai tujuannya. Daniel menyebut kunker itu dengan istilah "turba", alias turun ke bawah.

Turba itu disebut untuk memonitoring dan mengevaluasi implementasi kebijakan serta program aksi pemerintah pusat dan daerah. Dengan berinteraksi langsung dengan warga, kata dia, diharapkan warga dapat menerima informasi langsung dari Presiden tentang pencapaian, hambatan, serta hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan.

"SBY akan memastikan dalam dua tahun ke depan mesin pemerintahan berjalan optimal untuk meningkatkan dampak dan manfaat program pemerintah. Gaya komunikasi publiknya juga akan lebih langsung dan tak berjarak. Mungkin dapat disebut lebih agresif. Manajemen dan kepemimpinannya juga akan lebih berorientasi pada solusi di lapangan dan perbaikan kebijakan yang ces pleng, juga lebih interventif," kata Daniel.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
SBY Pun Akhirnya "Blusukan"...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com