Kompas.com - 04/01/2013, 17:55 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com – Upaya hukum terhadap Terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra telah menemukan titik terang. Pemerintah Papua Nugini (PNG) telah menyatakan kesiapannya untuk mendeportasi Djoko.

“Duta Besar PNG melaporkan, baru saja adakan pertemuan bahwa mereka siap deportasi setelah ada putusan pemerintah PNG untuk membatalkan kewarganegaraan Djoko. Intinya semakin ada kesimpulan-kesimpulan yang meyakinkan kita bahwa pemerintah PNG segera ekstradisi Djoko,” ujar Wakil Jaksa Agung Darmono di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, Jumat (4/1/2013).

Darmono menjelaskan, harus ada keputusan hukum terlebih dahulu untuk mendeportasi Djoko. Pertama, pembatalan kewarganegaraan Djoko sebagai warga PNG, kemudian keputusan untuk ekstradisi Djoko Tjandra.

“Ini kan butuh dua keputusan hukum, yakni pembatalan kewarganegaraan. Kedua setelah keputsan hukum untuk ekstradisi Djoko,” terangnya.

Meski demikian, keberadaan buronan itu belum diketahui pasti. Selama ini Djoko diduga tinggal di Singapura dan hanya sesekali berada di Papua Nugini. Selain itu, kata Darmono, pihak PNG menyatakan siap dalam waktu enam bulan ke depan untuk deportasi.

“Berdasarkan keputusan PNG, mereka siap dalam waktu 6 bulan. Sehingga kemungkinan bisa lebih cepat. Saya harap, sih putusan 6 bulan ini sudah final. Jadi saya harap lebih cepat dari Kiki Irawan yang di Australia,” terangnya.

Untuk diketahui, penanganan proses hukum terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra akhirnya menemukan titik terang setelah pemerintah Indonesia dalam tim terpadu berkunjung ke Papua Nugini (PNG) minggu lalu. Pemerintah Papua Nugini dan Indonesia sepakat akan membuat perjanjian ekstradisi. Sebelumnya, pemerintah PNG telah berjanji akan mengirim draf perjanjian ekstradisi tersebut pada pertengahan Januari 2013.

Pembahasan soal Djoko sebelumnya sempat terhambat saat PNG mengalami transisi pergantian pemerintahan saat Perdana Menteri (PM) Peter O' Neil terpilih. Djoko dikabarkan telah pindah kewarganegaraan sejak Juni 2012. Pindahnya kewarganegaraan Djoko, diinformasikan oleh Duta Besar Papua Nugini di Indonesia, Peter Ilau, yang mendatangi kantor Kejaksaan Agung.

Djoko diduga kuat memalsukan data permohonan menjadi Warga Negara Papua Nugini. Sebab, persyaratan untuk menjadi warga negara suatu negara harus bebas dari masalah hukum.

Seperti diketahui, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby, pada Juni 2009.Hal itu dilakukannya, sehari sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan atas perkaranya. MA menyatakan Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah. Ia dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

    Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

    Nasional
    Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

    Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

    Nasional
    Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

    Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

    Nasional
    Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

    Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

    Nasional
    Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

    Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

    Nasional
    Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

    Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

    Nasional
    Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

    Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

    Nasional
    Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

    Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

    Nasional
    Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin 'KPK' Khusus Penegak Hukum

    Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin "KPK" Khusus Penegak Hukum

    Nasional
    Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

    Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

    Nasional
    Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

    Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

    Nasional
    Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

    Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

    Nasional
    Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

    Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

    Nasional
    Yakin Lolos ke Senayan di 2024, Ahmad Dhani Bandingkan Kondisinya saat Dipenjara Tahun 2019

    Yakin Lolos ke Senayan di 2024, Ahmad Dhani Bandingkan Kondisinya saat Dipenjara Tahun 2019

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Haji yang Wafat Capai 85 Orang hingga Hari Ini

    Kemenag: Jemaah Haji yang Wafat Capai 85 Orang hingga Hari Ini

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.