Masyarakat Perkotaan Cenderung Antikorupsi

Jakarta, Kompas - Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia 2012 tercatat sebesar 3,55 dari skala 5. Artinya, masyarakat Indonesia cenderung antikorupsi. Indeks di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Tingkat pendidikan seseorang juga memengaruhi perilaku antikorupsi.

Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (2/1), mengatakan, pihaknya membagi indeks ke dalam empat kategori, yakni nilai indeks 0-1,25 (sangat permisif terhadap korupsi), 1,26-2,50 (permisif), 2,51-3,75 (antikorupsi), dan 3,76-5,00 (sangat antikorupsi). ”Survei ini dilakukan pada 1-31 Oktober 2012 di 170 kabupaten/kota dengan sampel 10.000 rumah tangga. Survei ini mengukur tingkat permisivitas masyarakat Indonesia terhadap perilaku korupsi,” katanya.

Hasil survei menunjukkan, sekitar 69 persen responden menyatakan perilaku istri yang menerima uang pemberian suami di luar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal-usul uang merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar. Sekitar 73 persen responden menilai kurang wajar atau tidak wajar atas perilaku pegawai negeri yang bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi.

Lebih dari separuh responden menyatakan wajar saja untuk memberikan sesuatu kepada tokoh informal atau tokoh masyarakat setempat (RT/RW/kepala desa) pada saat melaksanakan hajatan atau hari raya keagamaan. Sekitar 73 persen responden menilai perilaku membagikan atau mengharapkan uang/barang pada pelaksanaan pemilu/pilkada merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar.

Menurut Suryamin, indeks di perkotaan sedikit lebih tinggi (3,66) dibandingkan di pedesaan (3,46). Indeks juga cenderung lebih tinggi pada responden usia kurang dari 60 tahun dibandingkan usia 60 tahun ke atas. Indeks penduduk usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,57, usia 40-59 tahun sebesar 3,58, dan 60 tahun ke atas sebesar 3,45. ”Artinya, semangat antikorupsi antara usia tua dan usia muda tidak berbeda secara signifikan,” ujarnya.

Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi indeksnya. Indeks responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,47, SLTA sebesar 3,78, dan di atas SLTA sebesar 3,93. Pendidikan berpengaruh cukup kuat pada semangat antikorupsi.

Guru Besar Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf menjelaskan, ada lima faktor yang bisa menggulirkan gerakan pemberantasan korupsi menjadi efektif. Pertama adalah tingkat pengetahuan warga terhadap aturan dan perundang-undangan cukup baik. Kedua, ada pengorganisasian gerakan itu yang memadai dan berkesinambungan.

Ketiga, para penggiat gerakan itu harus konsisten mengusung gerakan antikorupsi. Keempat, peran media yang kuat, baik media sosial maupun media massa, dan aktif memublikasikan gerakan pemberantasan korupsi. Terakhir, ada penegakan hukum yang efektif sehingga menimbulkan efek jera. ”Kalau kelima faktor ini sudah memadai, gerakan pemberantasan korupsi akan efektif,” kata Asep Warlan.

Praktisi hukum di Bandung, Dindin Maolani, berpendapat, gerakan pemberantasan korupsi amat gencar di wilayah perkotaan jika dibandingkan di pedesaan karena aspek nilai atau angka terkait kerugian negara yang masih menjadi prioritas. Itu sebabnya, lebih banyak kasus korupsi di wilayah perkotaan, baik di ibu kota provinsi maupun ibu kota kabupaten. Menurut Dindin, yang lebih penting adalah upaya preventif, terutama jajaran birokrasi di tingkat kabupaten/kota. Pengawasan harus diperkuat. (ENY/SEM/DMU)