Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Rasyid Rajasa "Bola Panas" untuk Kepolisian

Kompas.com - 02/01/2013, 12:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Aparat kepolisian kembali mendapat sorotan. Kali ini Ditlantas Polda Metro Jaya mendapat perhatian khusus publik dalam penanganan kasus kecelakaan maut di Jagorawi yang menyebabkan dua orang tewas pada Selasa (1/1/2013) pagi. Alasannya ialah karena pengemudi kendaraan yang terlibat tabrakan itu adalah Rasyid Rajasa, anak bungsu Menko Perekonomian RI.

Sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasus ini pun menyeruak, mulai dari sikap tertutup aparat kepolisian dalam mengungkap identitas asli Rasyid. Awalnya, polisi hanya menyebutkan nama M Rasyid Amrullah (22) tanpa embel-embel Rajasa. Pihak Jasa Marga pun seolah "masuk angin" dengan hanya menyebutkan pelat BMW yang dikendarai Rasyid dengan B 272. Padahal, pelat aslinya bertuliskan B 272 HR. Inisial HR di belakang sangat identik dengan inisial Hatta Rajasa. Politisi Senayan pun angkat bicara atas kejanggalan-kejanggalan itu.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari melihat kasus ini bisa menjadi bola panas yang memberikan efek negatif bagi aparat kepolisian.

"Jadi, kasus ini bisa digulirkan menjadi bola panas, baik yang berarti negatif bagi Pak Hatta Rajasa maupun bagi kepolisian. Saya mengingatkan jangan sampai ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum yang melibatkan pejabat," ucap Eva, Rabu (2/1/2013), di Jakarta.

Eva mengingatkan agar aparat kepolisian tidak melakukan diskriminasi dalam kasus ini. Pasalnya, masyarakat sudah memiliki referensi sendiri dengan memori akan penanganan kasus Afriyani Susanti yang menewaskan sembilan orang pejalan kaki di Tugu Tani, Jakarta Pusat, setahun lalu. Dalam kasus itu, aparat kepolisian tampak sigap dengan langsung menahan Afriyani.

"Polisi silakan menjelaskan karena masyarakat sudah mempunyai kasus untuk referensi dan itu menjadi tolak ukur. Jadi, harus hati-hati polisi sama Pak Hatta," kata Eva.

Proses hukum, lanjutnya, harus mengacu fakta dan data hukum agar kasusnya semakin jelas. "Status orang dia pejabat atau anak pejabat atau seharusnya itu bukan faktor. Jadi, tetap mengikuti fakta dan data hukum yang ditemukan di lapangan. Bagi polisi dan Pak Hatta Rajasa lebih baik kasus ini tidak diintervensi dan tidak diskriminasi lalu menunjukkan penghormatan kepada proses hukum sebaik-baiknya," papar Eva.

Seperti diberitakan sebelumnya, dua orang tewas dalam kecelakaan yang terjadi pada Selasa (1/1/2013) pagi, pukul 05.45 WIB. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, Selasa siang, mengungkapkan, Daihatsu Luxio F 1622 CY yang dikemudikan Frans Joner Sirait (37) ditabrak dari belakang oleh BMW B 272 HR yang dikemudikan M Rasid Amrullah Rajasa (22), anak bungsu Hatta Rajasa. Dari hasil pemeriksaan awal terhadap para saksi dan penelitian di lokasi kejadian, kecelakaan terjadi karena pengemudi BMW B 272 HR, yang mobilnya melaju dari arah utara ke selatan di lajur 3, mengantuk. Akibatnya, BMW menabrak Daihatsu Luxio F 1622 CY dari belakang. Dua korban tewas dalam kecelakaan itu adalah Harun, warga Cibodas Sari, Tangerang, dan M Raihan (14 bulan), Mekarjaya, Sukabumi. Tiga orang yang luka-luka dan dibawa ke RS Polri adalah Nung (30) dan Moh Rifan. Seorang lagi dibawa ke RS UKI, yakni Supriyati (30).

Pascakejadian, Hatta menyatakan, keluarganya akan memberikan pertolongan kepada korban yang luka dan keluarga korban yang meninggal. Ia juga menyatakan keinginannya untuk hadir dan minta maaf secara langsung kepada keluarga korban.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Insiden BMW Maut di Tol Jagorawi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Nasional
    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    Nasional
    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Nasional
    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Nasional
    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Nasional
    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Nasional
    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Nasional
    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

    Nasional
    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Nasional
    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    Nasional
    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Nasional
    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Nasional
    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com