Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Kritik Pencalonan Prabowo Jadi Capres 2014

Kompas.com - 29/12/2012, 06:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Bidang Komunikasi Politik Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarta mengkritisi pencalonan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2014. Ia pun membandingkannya dengan sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang tak kalah populer.

"Popularitas dan elektabilitas seorang Prabowo sampai hari ini selalu nomor satu. Fenomena apa ini? Apakah ini betul reward atas jasa Prabowo," ujar Bima, Jumat (28/12/2012), dalam diskusi di Taman Ismail Marzuki (TIM).

Ia membandingkan dengan popularitas Jokowi. Menurut Bima, Jokowi juga mampu menyaingi kepopuleran Prabowo lantaran jejak rekamnya selama ini sebagai Wali Kota Solo yang dinilai sukses. Selain itu, gaya kampanye Jokowi saat pilkada di Jakarta juga mengundang simpati.

"Tapi Prabowo apa reward-nya? Apa kita lupa kenapa dia berhenti dari militer, apa karena dia punya sikap tegas. Di bagian mana tegasnya? Saya tidak habis pikir kawan-kawan 1998 yang menentang militerisme, dikatorsip jadi ganti kelamin, jadi permisif, dan berdamai dengan hal itu," tutur Bima.

Menurut Bima, kepopuleran Prabowo saat ini lantaran masyarakat lupa atau minim informasi akan sosok mantan Pangkostrad tersebut. "Politik memang kompromi, tapi ada hal yang tidak bisa dikompromikan. Kalau sistem reward and punishment ini tidak berjalan baik, maka demokrasi dalam masalah," kata Bima.

Prabowo sudah menyatakan diri akan maju menjadi calon presiden 2014 bersama Partai Gerindra. Pencalonannya ini memang sempat dikritik lantaran kasus-kasus pelanggaran HAM masa lampau. Namun, Prabowo mengaku napas demokrasi sudah menjadi keyakinannya sejak lama meski ia berasal dari kalangan militer. Ia pun menilai sistem demokrasi adalah satu-satunya sistem yang paling rasional bagi Indonesia.

"Di kalangan kami, demokrasi itu adalah keyakinan. Kami percaya bahwa negara yang begini luas, heterogen, butuh sistem yang paling rasional, yaitu sistem demokrasi," ujar Prabowo, Selasa (18/12/2012), saat memberikan public lecture dalam diskusi Soegeng Sarjadi Syndicate, di Four Seasons Hotel, Jakarta.

Prabowo pun tak memungkiri sistem demokrasi yang ada di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh Barat yang sudah terlebih dulu menerapkan sistem itu. "Tidak bisa dimungkiri generasi kita sangat dipengaruhi oleh Barat. Elite Indonesia seperti Bung Karno, Syahrir, dan Hatta semuanya lulusan Belanda. Kita melihat keunggulan Barat dan kita yakini kalau kita meniru Barat, maka kita semua yakin dengan demokrasi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com